Pemda Tetap Berhentikan 134 CPNS Dompu

Dompu (Suara NTB) – Pemda Dompu akan tetap mengeluarkan SK pemecatan terhadap 134 CPNS K-II yang telah dibatalkan NIP-nya oleh BKN. Namun Pemda masih mengkaji kalimat yang tepat untuk pemecatan, apa dibatalkan atau dicabut SK-nya. Kata dibatalkan atau dicabut SK CPNS ini memiliki konsekuensi masing – masing dan bisa digunakan.

“SK pemecatannya sedang kita proses. Tapi pada intinya, kemarin kami masih mendiskusikan untuk nomenklatur yang tepat. Apakah menggunakan kata dibatalkan atau dicabut SK CPNS-nya. Kalau dibatalkan, berarti CPNS ini wajib mengembalikan gaji yang sudah diterima. Kalau dicabut, berarti hanya dicabut SK CPNS-nya dan gaji yang diterimanya selama ini menjadi hak CPNS atas pengabdiannya,” kata Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si kepada Suara NTB, Kamis, 13 Oktober 2016.

Iklan

Untuk penggunaan kata dibatalkan atau dicabut SK CPNS-nya, dikatakan Sekda,, pihaknya telah berkonsultasi dengan BPK. Keduanya bisa digunakan dan tergantung daerah memilihnya. “Menurut BPK, keduanya bisa digunakan antara dibatalkan atau dicabut,” ungkapnya.

Namun gaji para CPNS ini, kata H. Agus Bukhari, mulai Oktober 2016 tidak akan dibayarkan dan telah dibuatkan kawat surat Bupati yang ditujukan kepada masing – masing SKPD tempat 134 CPNS bertugas. Kawat surat pemberhentian gaji ini akan diikuti dengan SK pemecatan. “Dalam waktu dekat, SK pemecatannya akan segera terbit,” katanya.

Penghentian gaji bagi 134 CPNS K-II ini mendapat penolakan, dan kemarin mereka melakukan aksi protes ke Dinas PPKAD Dompu. Para CPNS ini mempertanyakan alasan tidak dibayarkan gaji mereka bulan Oktober, karena hingga saat ini belum menerima surat pemecatan dari CPNS. Bahkan atas surat pembatan NIP dari BKN dan tim verifikasi yang menjadi dasar pembatan NIP oleh BKN juga telah diajukan gugatan ke PTUN Mataram. “Di mana – mana kita tahu, orang baru dihentikan gajinya setelah dikeluarkan surat pemecatan. Kita ini malah terbalik. Gaji dihentikan dulu baru direncanakan pemecatan,” tanya Dedi Purwanto, S.Pd, juru bicara forum CPNS K-II.

Dedi juga mengaku akan membawa persoalan penundaan pembayaran gaji ke proses hukum. Apalagi saat ini pihaknya tengah mengajukan gugatan ke PTUN Mataram. Mestinya pemerintah juga menunggu keputusan atas gugatan pihaknya sebelum mengambil keputusan pemecatan dan penghentian gaji. Kendati demikian, hingga saat ini forum CPNS K-II belum juga melaporkan Pemda Dompu ke aparat penegak hukum terkait penundaan gaji.

Namun Pemda melalui Dinas PPKAD Dompu tetap bertahan tidak akan membayarkan gaji bagi CPNS K-II yang telah dibatalkan NIP-nya oleh BKN. Pembatalan NIP 134 CPNS Dompu ini didasarkan surat Bupati Dompu yang menyampaikan laporan hasil verifikasi tim atas uji publik dari 390 orang yang dinyatakan lulus tes tulis. (ula)