Pemda Masih Setengah Hati Urus Sampah

Mataram (Suara NTB) – NTB menjadikan  pariwisata sebagai sektor prioritas untuk menggerakkan perekonomian di daerah ini. Namun, sebagai daerah yang sudah dikenal hingga ke mancanegara, NTB belum mampu menyelesaikan persoalan sampah terutama di Kota Mataram dan Gili Trawangan yang menjadi etalase wisata NTB.

Direktur Bank Sampah Bintang Sejahtera NTB, Syawaludin mengatakan di mana-mana semua sudah mendengar bahwa  pemerintah, dari tingkat  pusat, provinsi hingga kabupaten/kota memiliki semangat yang tinggi dalam menyelesaikan persoalan sampah.

Iklan

“Tetapi yang kelihatan di luar, masih setengah hati. Karena kita lihat dari fakta, hasil yang sudah kita dapatkan hari ini,” kata Syawaludin pada diskusi terbatas Suara NTB dengan tema “Peliknya Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata NTB” di kantor Harian Suara NTB, Sabtu, 11 Maret 2017.

Selain Syawaludin, diskusi tersebut juga dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, M. Si, Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH, Kabid Destinasi Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, L. Kusuma Wijaya, ST, MP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Mataram, Irwan Rahadi, serta Ahmad Kazzuaini dan Paizul Bayani dari Bank Sampah NTB Mandiri. Diskusi tersebut dipandu oleh Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar yang diharapkan untuk tampil memberikan pemaparan terkait tata kelola sampah di Gili Trawangan sebagai destinasi andalan tidak hadir. Demikian pula pejabat lingkup KLU yang diharapkan mewakilinya.

Syawal menegaskan, investasi yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani persoalan sampah ini, sejak dulu sampai sekarang sebenarnya sudah cukup besar. Namun, permasalahan sampah ini tak kunjung selesai. “Bahkan makin menyakitkan. Bukan saja mengancam kita dari sisi  kesehatan tapi juga ekonomi kita,” kata Syawaludin.

Kompleksitas Gili Trawangan

Arah pembangunan NTB ke depan adalah sebagai daerah jasa, terutama pengembangan sektor pariwisata. Tetapi, banyak hasil penelitian dari lembaga dunia yang mengatakan salah satu ancaman bagi NTB mengembangkan destinasi wisata adalah masalah sampah.

Berbicara masalah Gili Trawangan yang menjadi destinasi wisata unggulan NTB, wisatawan asal Amerika Serikat pernah mengunggah di media sosial bahwa pulau tersebut sudah menjadi pulau sampah. Sontak postingan ini, kata Syawaludin mendapat respons dari pelaku pariwisata, pengusaha dan masyarakat yang menyerang pemilik akun yang memposting hal tersebut.

Ternyata wisatawan asal Amerika itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap persoalan sampah di Washington DC Amerika Serikat.

“Kita di NTB ini merah dari segi sampah. Sampah kita,  bukan bicara darat saja, bahkan laut. Bahkan di ujung gunung kita. Kita sangat kaget, kita sangat bangga pak Gubernur datang ke UNESCO bawa proposal untuk Rinjani Geopark Dunia. Pulangnya, kita disambut tagline berita Rinjani Geopark Sampah Dunia. Gunung kita sudah dikatakan bak sampah terbesar di dunia,” sambungnya.

Syawaludin mengaku sudah dua tahun membantu menyelesaikan persoalan sampah di Gili Trawangan, sejak 2015 lalu setelah mendapatkan penghargaan di Amerika Serikat tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dia diundang oleh kepala desa, kepala dusun dan pihak terkait lainnya untuk membantu menyelesaikan persoalan pelik sampah di Gili Trawangan.

Rata-rata sampah yang dihasilkan di Gili Trawangan tiap hari sebanyak 25 ton. Menurutnya, persoalan yang terjadi di Gili Trawangan bukan saja soal sampah tetapi sangat kompleks. Misalnya, soal lahan dan sebagainya. “Kami  dua tahun melakukan edukasi. Sampah dapur saja 11 ton sehari. Kalau dikomposkan, tanah di Gili Trawangan bagus sekali. Bisa kita tanam sayur mayur untuk hotel,” ujarnya.

Syawaludin mengaku dijanjikan tanah seluas 80 are untuk pengelolaan sampah di pulau yang dikenal bebas polusi itu oleh Gubernur NTB. Namun, sampai saat ini janji gubernur tersebut belum terealisasi. Malahan dia mengaku didemo oleh orang yang merasa terusik dengan aktivitasnya di Gili Trawangan tersebut.

“Saya ke sana ndak digaji. Hampir setahun di sana uang saya habiskan Rp 100 juta, pulang pergi dan saya ajak jaringan saya ke sana,” tuturnya.

Sebenarnya, ujar Syawaludin, anggaran dari kementerian terkait dan Dinas PU sudah tersedia untuk penanganan sampah di Gili Trawangan. Namun, persoalan yang dihadapi, soal lahan yang belum tersedia.

“Dua tahun saya di situ sampai hari ini, Bank Sampah Gili Indah sudah punya kapal tongkang kapasitas 15 ton untuk sampah anorganik yang bisa dijual. Jadi, saya datang ke Trawangan bukan mendapatkan sampah gratis, saya beli. Satu kali angkut biasanya Rp 20-25 juta dengan harga yang bagus. Tapi, permasalahan di sana pelik,” imbuhnya.

Prinsipnya, kata Syawaludin, dirinya bergerak membantu pemerintah menyelesaikan persoalan sampah di NTB. Terkait dengan kesadaran masyarakat, ia tak sependapat jika ada yang mengatakan kurang sadar. Buktinya masyarakat tak pernah membiarkan halaman  rumahnya kotor. Yang kurang sebenarnya adalah infrastruktur. Pemerintah menurutnya sibuk melakukan kampanye bagaimana memilah sampah dengan mengucurkan anggaran yang begitu besar. Tetapi belum bicara soal hulu dan hilirnya secara tuntas.

Ia mengaku pernah diundang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Kementerian LHK mengatakan salah satu permasalahan terbesar yang ada di NTB, kurangnya komitmen politik dari pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah secara terpadu.

Jadi Kandang Ayam

Menurutnya, persoalan pengelolaan sampah ini dirasa kurang menarik dari sisi politik. Bayangkan saja, katanya, ketika Kota Mataram sibut soal sampah, justru anggaran Dinas Kebersihan dipotong. Selain itu, banyak infrastruktur terkait dengan pengelolaan sampah kurang mendapatkan perhatian. “Jadi kita ini marah-marah tapi ribut kelihatannya tentang sampah ini,” ucapnya.

Syawaludin menambahkan, dengan adanya regulasi dalam bentuk UU Nomor 8 Tahun 2008  sampai adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang sampah pengelolaan sampah sebenarnya sudah jelas arahnya. Bagaimana menggerakkan komunitas atau partisipasi masyarakat.

“Kita berharap political will pemerintah tidak setengah hati. Bagaimana kita mencoba untuk menghadirkan kota terutama destinasi wisata kita lebih bagus kembali,” harapnya.

Dalam regulasi yang diterbitkan pemerintah, lanjut Syawaludin, pemda perlu mengajak pihak ketiga dalam pengelolaan sampah. Karena mungkin gubernur, bupati dan walikota tidak satu masalah yang dihadapi.

Di Amerika Serikat, kata Syawaluddin yang sempat mengunjungi tujuh negara bagian, sebagian besar pengelolaan sampah dilakukan pihak ketiga. Pemerintah hanya menyiapkan regulasi dan memberikan kemudahan pihak ketiga mengelola sampah.

Ia melihat, program-program penanganan sampah yang dilakukan pemerintah selama ini bersifat pendekatan proyek. Sehingga permasalahan sampah tak kunjung dapat diselesaikan. Ia mengatakan, program SKPD terkait tak sinkron, sementara anggaran yang dikucurkan cukup besar.

“TPS-nya besar. Satu TPS saja mungkin lebih dari Rp 10 miliar. Itu semua alat-alat mahal, satu TPS diberikan Rp 500 juta. Mungkin kalau di Mataram berjalan baik. Tapi di beberapa tempat yang saya diminta melatihnya, menjadi besi tua. Sudah terjadi konflik lahan karena itu lahan masyarakat. Kebanyakan sekarang tempat-tempat yang dibangun dengan biaya mahal itu jadi kandang ayam,” ungkapnya.

Menurutnya, investasi pemerintah dalam rangka mengedukasi masyarakat cukup penting disambungkan dengan pembinaan pengolahan sampah. Sehingga konsepnya, TPA bukan lagi menjadi tempat pembuangan akhir. Namun tempat pengolahan akhir. “Dengan adanya UU, paling besar adalah edukasi masyarakat dilengkapi dengan infrastruktur dan anggaran yang memadai,” tandasnya.

Ahmad Kazzuaini dari Bank Sampah NTB Mandiri menegaskan saat ini pihaknya selaku pengelola Bank Sampah NTB Mandiri telah mengembangkan metode untuk mengelola sampah rumah tangga secara efektif. Melalui metode Takakura sampah bisa dikelola menjadi pupuk yang bermanfaat. Bisa pula metode ini dikombinasikan dengan tabung komposter yang menghasilkan pupuk cair.

Ahmad menegaskan, jika metode-metode ini dapat dikembangkan, maka pemerintah bisa mengurangi produksi sampah rumah tangga atau lebih tepatnya sampah dapur yang juga dihasilkan oleh perhotelan dan restoran.

“Dengan sistem takakura ini ada nilai ekonomisnya. Sementara untuk enam bulan kemarin, kita ujicoba, kemudian kita uji hasilnya dengan BNPT, lumayan baik,” ujarnya.

Sementara, Paizul Bayani menambahkan untuk mengembangkan tata kelola sampah yang ideal, diperlukan kerjasama dan sinergi semua pihak. Mulai dari kerjasama antar bank sampah, hingga dengan pemerintah dan tokoh masyarakat. Ia menegaskan, sebuah daerah yang memiliki tata kelola sampah yang baik dapat diwujudkan jika semua pihak memiliki kemauan.

“Yang penting, ada kemauan kita bersama untuk melihat kota ini bersih. Kemauan kita bersama. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa bekerja sendiri, termasuk pemerintah,” tegasnya. (nas/aan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here