Pemda Lotim Disinyalir Lakukan Privatisasi Kawasan Pantai Suryawangi

Kawasan Pantai Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji. Masyarakat mengeluhkan adanya tiket masuk saat melintas di jalan raya kawasan pantai ini. (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Kawasan Pantai Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji tengah dilakukan pembenahan oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim. Sayangnya pembenahan ini menuai berbagai penilaian dari masyarakat. Pemda Lotim disinyalir melakukan privatisasi kawasan Pantai Suryawangi.

Anggapan privatisasi ini dikarenakan adanya karcis masuk yang disediakan oleh Pemda Lotim melalui Dispar. Bagi masyarakat yang melintas di jalur tersebut diharuskan untuk membayar uang masuk atau karcis sebesar Rp5.000 orang. Pembayaran ini dibuktikan dengan adanya karcis dengan adanya karcis dengan identitas Pemda atau Dispar Lotim.

Iklan

 “Tidak semestinya pengendara yang melintas di jalur Pantai Suryawangi dimintai bayaran masuk,” keluh Iwan Sunarya kepada Suara NTB, Jumat, 9 april 2021. Menurut dia, Pemda Lotim maupun petugas jaga terlebih dahulu harus mempertanyakan kedatangan masyarakat yang melintas di lokasi tersebut. Apakah datang untuk berwisata atau hanya melintas dengan tujuan ke tempat lain.

Sementara dua pintu masuk ke Pantai Suryawangi yang merupakan akses utama ke kawasan pantai Labuhan Haji pada umumnya dijaga dan diberikan karcis setelah membayar.  “Oke kalau Pemda ingin menarik PAD. Tapi ini kesannya lebih kepada privatisasi kawasan pantai yang dilakukan oleh Pemda Lotim. Jangan ujuk-ujuk ambil pungutan, kan itu jalan raya umum,” kritiknya.

Sementara dalam aturan kepemilikan dan pemanfaat fungsi pantai sendiri diatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Perpres Nomor 51 Tahun 2016 merupakan regulasi turunan dari Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah diubah ke UU Nomor 1 tahun 2014.

Menurut Perpres tersebut, area pantai disebut sebagai batas sempadan pantai, yakni daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perpres Nomor 51 Tahun 2016, batasan sempadan pantai ini ditetapkan oleh Pemda tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang wajib dimasukan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) masing-masing. Untuk itu, mengacu pada Perpres Nomor 51 Tahun 2016, artinya pantai adalah area publik milik atau dikuasai negara sehingga dilarang untuk diprivatisasi atau diklaim sebagai area pribadi.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, Dr. M. Mugni, mengatakan harus jelas keperluan masyarakat melewati kawasan Pantai Suryawangi. ‘’Harus jelas untuk apa dan alamatnya.  Apabila mereka orang luar harus bayar jika melewati jalan Pantai Suryawangi. Sebaliknya kalau warga setempat dari Desa Labuhan Haji dan Suryawangi yang mau ke tempat kerja, kebun dan sawahnya tidak bayar,” pungkasnya. (yon)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional