Pemda Lotim Diminta Tak Klasterisasi Kunjungan Wisatawan

Pengunjung Pusuk Sembalun (Suara NTB/ist)

Selong (Suara NTB) – Adanya larangan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Timur (Lotim), khususnya ke Sembalun menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Tak terkecuali dari Badan Promosi Pariwisara Daerah (BPPD) Lotim. Pasalnya, larangan tersebut menunjukkan jika Pemda Lotim melakukan klasterisasi terhadap wisatawan yang berkunjung.

Pengunjung Pusuk Sembalun (Suara NTB/ist)

Disampaikan Ketua BPPD Lotim, Akhmad Roji, SE, adanya klasterisasi kunjungan wisatawan ini sangat disayangkannya. Kebijakan ini bertolak belakang dengan konsep pariwisata yang notabenenya menggaet wisatawan sebanyak-banyaknya. Sehingga tidak diperkenankan untuk mengklaster dan mendikotomi miskin kaya wisatawan. Melainkan semua orang berhak untuk berbahagia dan berwisata.

Iklan

“Pandangan dari Pemda khususnya Dispar dalam membuat suatu pernyataan diharapkan tidak menimbulkan kegaduhan,” ungkapnya.

Diakuinya, bahwa tujuan Pemda dalam hal ini Dispar Lotim melakukan pembatasan itu baik untuk mengurai kerumunan masyarakat terkait Covid-19. Akan tetapi, alangkah baiknya ketika protokol kesehatan secara intensif diterapkan, bukan larangan yang dapat menggangu wisatawan dari daerah-daerah tetangga.

Disamping itu, beberapa wacana dari Dispar Lotim harus mempertimbangan sisi negatif dan positifnya. Nantinya apabila diaktualisasi dalam bentuk kebijakan dibutuhkan proses yang cukup panjang. Misalnya wacana memasuki kawasan Rinjani harus berbayar, tidak diperkenankan berwisata bagi warga miskin, penunjukkan buku nikah dan wacana-wacana lainnya.

Apabila kebijakan itu diterapkan, hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah harus membahasnya di ruang-ruang publik. Termasuk memperbanyak sosialisasi yang kemudian masuk dalam Perbup maupun Perda. Dimana wilayah Sembalun merupakan kawasan publik sehingga tidak bisa dilakukan pungutan bagi wisatawan yang masuk ke suatu destinasi wisata.

Menurut Akhmad Roji, yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan retribusi, beberapa diantaranya dengan memperbanyak spot-spot destinasi, sehingga ketika ada wisatawan yang memanfaatkan spot tersebut diperbolehkan untuk melakukan pungutan maupun retribusi.

  WPS Paling Berisiko Kena AIDS

“Kalau memasuki areal destinasi secara hukum lalu dilakukan pungutan. Harus disertai dasar hukum yang jelas. Sehingga perlu dilakukan pertimbangan yang matang,” terangnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik,MAP, menyampaikan dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Lotim melakukan penguraian dan penyekatan terhadap wisatawan yang mendatangi kawasan Sembalun untuk menghindari kerumunan yang tidak dapat dikendalikan.

Terkait apa yang disampaikan oleh Kadispar Lotim, kata Sekda, baru wacana konsep. Maka ketika adanya pro kontra atas suatu wacana konsep merupakan hal biasa. Misalnya adanya kawasan pariwisata khusus, ketika ditetapkan kawasan pariwisata khusus harus ada dasarnya baik oleh Perbup maupun Perda.

Sekda menegaskan bahwa kebijakan untuk menerapkan karcis berbayar ke Sembalun belum final. Saat ini dasar untuk memungut pembayaran itu belum ada. Sehingga dipastikannya apabila kebijakan itu diterapkan, selaku Sekda mengaku bahwa pemerintah akan menetapkan regulasinya terlebih dahulu sebelum diterapkan di lapangan. (yon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here