Pemda Lombok Utara Naikkan Tarif Retribusi Minuman Beralkohol 3.300 Persen

Tanjung (Suara NTB) – Objek wisata 3 Gili yang banyak dikunjungi wisatwan dunia, belum berdampak signifikan terhadap kenaikan retribusi khususnya dari transaksi minuman beralkohol. Sejak berdiri 9 tahun lalu, Pemkab Lombok Utara belum pernah menyesuaikan tarif minuman beralkohol, sehingga penerimaannya pun sangat rendah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PM PTSP) Kabupaten Lombok Utara, Vidi Ekakusuma, M.Si., Jumat, 20 April 2018 mengungkapkan, saat ini tarif retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (TPMB) di KLU dipatok tertinggi sebesar Rp 750 ribu. Angka tersebut menjadi yang terendah di Provinsi NTB. Daerah lain seperti Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan tarif TPMB hingga di atas Rp25 juta. KLU pun mencoba menyesuaikan tarif TPMB ini dengan menaikkan beban tarif menjadi 3.300 persen.

Iklan

“Tarif TPMB semula tertinggi Rp 750 ribu, kita naikkan menjadi Rp 25 juta. Penyesuaian tarif terbaru ini dipatok berdasarkan hasil kajian akademis kita lakukan,” ungkap Vidi.

Ia mengakui, peningkatan tarif TPMB ini didasar oleh beberapa pertimbangan. Pertama, beban target PAD dari Minol yang dibebankan TAPD dan DPRD KLU melonjak menjadi Rp 900 juta. Walaupun Disnaker sebenarnya merupakan dinas pelayanan, bukan dinas teknis yang sedianya dibebankan target PAD.

Alasan berikutnya, tarif TPMB (minol) di Lombok Utara tidak hanya rendah, tetapi terlambat melakukan penyesuaian. Sebab dibandingkan dengan Kabupaten Lombok Barat atau Kota Mataram, tarif minol di KLU tidak sebanding dengan tingginya konsumsi minol di tingkat wisatawan yang datang ke KLU khususnya 3 gili. “Tarif tertinggi nanti Rp 25 juta. Setiap dia registrasi ada angkanya. Jadi di Perda nanti ditentukan berdasarkan golongan (kadar) alkohol dan kelas perusahaan yang menyediakan TPMB, misalnya, hotel berbintang, hotel melati dan restoran,” paparnya.

Pemkab Lombok Utara juga sedikit lebih ketat dalam mengendalikan minol. Tidak hanya lantaran ancaman banyaknya kasus kematian wisatawan akibat miras oplosan, tetapi pengendaliannya ditujukan agar tidak mudah didapatkan oleh masyarakat khususnya usia di bawah umur.

Vidi menjelaskan, Disnaker akan menerapkan 3 pola penyesuaian minol. Pertama, agar minol tidak mudah beredar di masyarakat, sehingga bagi TPMB penyedia dikenakan tarif retribusi tertinggi yang mencapai Rp 25 juta. Kedua tarif tersebut telah disesuaikan dengan kondisi terkini serta kajiannya melibatkan akademisi. Terakhir, pihaknya menargetkan beban target PAD yang diberikan dapat dipenuhi atau bahkan melebih Rp 900 juta.

Untuk diketahui, tarif minol hanya berlaku untuk TPMB saja. Sedangkan izin menjualnya tidak dikenakan tarif. Selama 2018 ini, TPMB yang telah dikeluarkan Disnaker sebanyak 18 izin, sedangkan pada tahun 2017 lalu total yang dikeluarkan sebanyak 22 izin TPMB. (ari)