Pemda Lobar Rencanakan Pelantikan 24 Kades Terpilih 19 Agustus

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid memantau pelaksanaan Pilkades beberapa bulan lalu. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) -Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) merencanakan pelantikan 24 Kepala Desa (Kades) terpilih setelah peringatan HUT RI yakni tanggal 19 Agustus mendatang. Rencana pelantikan mundur satu pekan dari jadwal yang semula diagendakan oleh PMD, pada 12 Agustus. Sedangkan dari pihak kubu pengunggat, yakni Cakades Jakem Timur yang tidak lolos meminta agar pelantikan Kades terpilih ditunda.

Kepala Dinas PMD Lobar Heri Ramadhan menjelaskan, pelantikan Kades terpilih dipastikan akan digelar tanggal 19 Agustus mendatang.”Sesuai dengan agenda, secepatnya akan kita lantik, dijadwalkan tanggal 19 Agustus nanti, ” kata Heri. Ia menjelaskan, sebelumnya Dinas PMD menjadwalkan akan dilakukan pelantikan pada tanggal 12 Agustus, tetapi karena ada perpanjangan PPKM oleh pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan pelantikan dilakukan penundaan, “Mudahan tidak ada perpanjangan PPKM lagi, sehingga bisa dilakukan tanggal 19 nanti, ” harapnya.

Iklan

Jika ada perpanjangan PPKM sampai tanggal 19 Agustus, Heri memastikan pelaksanaan pelantikan akan tetap dilakukan, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Karena sesuai dengan aturan, pelantikan Kades terpilih harus secepatnya dilakukan, setelah dilakukan penetapan Kades terpilih oleh para panitia. Pelantikan Kades terpilih paling lambat dilakukan satu bulan setelah Dinas PMD menerima SK penetapan Kades terpilih.”Penetapan hasil pilkades sudah satu bulan lebih kita terima, ” ungkapnya.

Terkait dengan adanya gugatan terhadap panitia pilkades seperti di Desa Jembatan Kembar Timur dan Banyu Urip. Menurut Heri, gugatan yang berjalan tidak menghalangi pelantikan para Kades terpilih, termasuk di desa yang masih ada gugatan. ” Sengketa itu tidak mempengaruhi pelantikan, karena bukan sengketa hasil pilkades,” jelasnya. Di satu sisi, sampai saat ini belum ada keluar hasil putusan resmi dari PTUN yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga gugatan yang masuk tidak menghalangi untuk dilakukan pelantikan, temasuk dua Kades yang digugat. “Semunya 24 desa termasuk Jakem Timur dan Banyu Urip akan kita lantik bersamaan, ” tegas Heri.

Sementara itu masyarakat yang ada di Desa Jakem Timur meminta kepada Pemkab Lobar dalam hal ini Bupati untuk melakukan penundaan terhadap pelantikan Kades terpilih Jakem Timur. Alasannya karena masih dalam sengketa di PTUN. Hal ini diungkapkan oleh Kuasa Hukum Bacakades Lalu Anton Heriawan. Ia menjelaskan Gugatan TUN Bacakades sudah lolos sidang persiapan di PTUN. Untuk pelantikan masyarkat dan tokoh sudah bersurat ke Bupati. Di mana sebanyak 250 orang menyampaikan permohonan ke Pemda Lobar, agar permohonan penundaan pelantikan dikarenakan masih proses peradilan.

“Untuk pelantikan masyarkat dan tokoh sudah bersurat sebanyak 250 orang ke pemda Lobar. Untuk permohonan penundaan pelantikan dikarenakan masih proses peradilan, ” jelasnya.

Menurutnya, pelantikan ini memang menjadi kewenangan Bupati. Namun yang mesti diketahui, kliennya melakukan gugatan. Ke depannya melalui hasil pengadilan PTUN diharapkan tidak ada lagi multitafsir terkait tes mengaji yang dibuat oleh panitiia kepala desa Jembatan Kembar Timur. Serta pihaknya ingin mengembalikan nama baik kliennya di masyarakat yang dianggap tidak bisa mengaji. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional