Pemda Lobar Kaji Usulan Pemberhentian Kades Lembuak

Warga Lembuak kecamatan Narmada, Lobar, saat menyegel kantor desanya beberapa hari lalu.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pelayanan kantor di Desa Lembuak, Kecamatan Narmada dialihkan sementara ke rumah kepala dusun di desa itu, menyusul kantor desa masih disegel warga. Tuntutan warga untuk memberhentikan kepala desa pun tengah dikaji oleh Pemda Lobar.

Plt Camat Narmada, M. Busyairi mengatakan, segel Kantor desa Lembuak belum dibuka. Sehingga untuk pelayanan publik tidak bisa dilakukan di kantor desa. “Sehingga dialihkan pelayannya, tadinya mau di kantor camat. Tetapi warga minta ke rumah salah satu Kadus di Lembuak. Jadi tidak terganggu pelayanannya,” katanya.

Iklan

Dari awal pihaknya melarang warga melakukan penyegelan. Karena mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Masalah inipun tengah berproses hukum, sehingga perlu menunggu hasil dari proses hukum tersebut. “Tapi warga keras,” imbuh dia.

Pihaknya terus berupaya mengurai benang kusut persoalan di desa ini. Pihaknya akan melakukan pendekatan ke warga. Terkait kasus aset, ada dua Laporan ke Polda. Yakni laporan warga yang menggugat pemdes. Ada juga warga melaporkan Kades. Beberapa pihak pun sudah diperiksa oleh penyidik.

Tindaklanjut warga setelah aksi penyegelan, Jumat, 11 September 2020 Ketua BPD dan masyarakat menghadap Bupati untuk melaporkan persoalan ini.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lobar, Heri Ramadhan mengatakan pihaknya tengah mengkaji dan mempelajari tuntutan warga untuk menghentikan kades. Surat tuntutan masyarakat dalam hal ini BPD sudah masuk ke dinas. “Kita sedang pelajari, kaji dan cermati usulan warga ini,” tegas dia. Terkait tuntutan pemberhentian Kades memenuhi unsur? Menurut dia, hal ini akan dikaji bersama Inspektorat, bagian hukum. Pihaknya perlu melakukan investigasi, tidak serta-merta laporan warga langsung dipenuhi sesuai tuntunan.

Kalau terjadi pelanggaran, pihaknya akan melakukan langkah Penanganan sesuai ketentuan. Di mana pihaknya akan memberikan sanksi terhadap kades. Beberapa permasalahan yang menjadi kajian terhadap indikasi dugaan pelanggaran yang dilakukan Kades, terkait masalah pemberhentian kadus. Tidak hanya menyangkut aset yang diduga disalahgunakan oleh bersangkutan. “Dua-duanya berproses, kalau terbukti memenuhi syarat diberikan sanksi maka dijatuhkan sanksi. Sanksinya kita tegur dia, kalau diabaikan diberhentikan sementara kalau diabaikan lagi maka diberhentikan permanen,” tegas dia.

Kecuali kata dia, ada sangkut paut dengan pidana. Ada mekanisme tersendiri di APH. Pihaknya perlu menunggu proses hukum incraht barulah bisa diambil tindakan.  Pihaknya menargetkan pekan depan sudah ada tindaklanjut kajian dari Dinas PMD melibatkan OPD terkait lainnya. (her)