Pemda Lobar Izinkan Warga Sewa Kontrak Aset di Selat

Warga yang menempati aset milik Pemkab Lobar di Desa Selat berharap diberikan sewa kontrak lahan. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) mengizinkan warga mengelola aset di Desa Selat Kecamatan Narmada dengan pola sewa kontrak. Menyusul hasil kesepakatan warga dengan Pemda pada mediasi beberapa hari lalu. Pihak Pemda merespon usulan warga yang ingin mengelola aset itu secara sewa kontrak. Namun sejauh ini, belum ditentukan siapa penyewa, berapa luas lahan yang disewa serta berapa nilai kontraknya.

Kabid Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan pada BPKAD Lobar, Kartono Haryoto mengatakan tim BPKAD bersama , desa, camat dan APH sudah turun ke lokasi lahan di Desa Selat. “Salah satu kesempatannya, sambil menunggu tindakan lebih lanjut, maka tanah itu dimanfaatkan dengan cara sewa kontrak,” jelasnya, Jumat, 13 Maret 2020.

Iklan

Terkait sepakat atau tidak soal sewa kontraknya, pihaknya berkoordinasi dengan desa menyangkut siapa yang menyewa, apakah masyarakat sudah mendiami ataukah ada masyarakat baru. Selain itu, berapa luas lahan yang disewa, sebab masing-masing orang berbeda-beda.

Terkait nilai sewa kontrak, kata dia memang ada perbup nya. Namun itu mengatur nilai sewa tanah sawah. Sedangkan untuk non sawah harus ditentukan melalui appraisal. Kalau ditentukan tim appraisal terlalu lama, maka ada kebijakan nilai sewa yang digunakan yang berlaku di daerah setempat sebagai pembanding. Hasil turun dengan desa, yang perlu dilakukan adalah mendata warga yang akan menyewa, menghitung luasan yang akan disewa. Rencana pekan depan pihaknya akan turun lagi untuk mengecek sejauh mana progresnya. Ia menambahkan untuk sewa kontrak tanah sawah, kelas I nilainya Rp 15 juta per hektar per tahun, kelas II Rp 10 juta, kelas III Rp 5 juta dan kelas IV Rp 2,5 juta.

Sebelumnya, warga yang menempati aset daerah di Dusun Selat Timur Desa Selat berharap ada win-win solution dari pemerintah daerah.  Mereka berharap pemda mau memberikan pengelolaan lahan itu kepada warga dengan sistem sewa kontrak. Pasalnya, kalau lahan itu dikosongkan oleh pemda, maka tentu menghilangkan mata pencaharian puluhan warga yang selama belasan tahun menggantungkan hidup dari usaha di lokasi lahan tersebut.  Lebih-lebih mereka mengaku sudah membeli lahan itu dari oknum anggota DPRD Lobar tahun 2010 lalu. Hal ini menjadi harapan beberapa perwakilan warga yang mengelola lahan tersebut. (her)