Pemda KLU Utang Rp 26 Miliar pada Pihak Ketiga

H. Najmul Akhyar (Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) memiliki utang mencapai Rp 23 miliar lebih pada tahun 2019. Hal itu diungkap Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., pada sidang paripurna Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD 2019 di kantor DPRD KLU, Kamis, 2 Juli 2020.

Dalam penyampaiannya, bupati menyampaikan posisi neraca keuangan pemerintah mencakup aset, kewajiban dan ekuitas. Hingga 31 Desember 2019, nilai aset daerah sebesar Rp 1,886 triliun (dibulatkan). “Di dalamnya termasuk kewajiban jangka pendek pemerintah daerah,” kata bupati.

Iklan

Adapun kewajiban Pemda padantahun 2019 sebesar Rp 26,017 miliar. Sedangkan kewajiban pemerintah daerah yang akan diselesaikan tahun 2020, antara lain, utang beban operasional sebesar Rp 322 juta. Utang beban operasional tersebut berupa beban listrik, air, telpon/internet, di mana tagihannya baru diterima setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya, utang dari pendapatan yang diterima dimuka sebesar Rp 2,389 miliar. Pendapatan itu adalah penerimaan kas daerah atas Perizinan Gangguan (HO – sebelum dicabut, red) dengan setoran 3 tahun dan dibayar pada tahun pertama oleh pihak ketiga.

“Begitu juga untuk Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA),” sebut Najmul.

Terakhir adalah, utang kepada pihak ketiga (kontraktor) senilai Rp 20,43 miliar. Utang kepada pihak ketiga berupa utang pengadaan barang dan jasa, utang jasa pelayanan kepada pegawai kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (Puskesmas dan Rumah Sakit).

Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran tahun 2019 cukup baik. Di mana aset tetap Pemda meningkat Rp 378,349 miliar (33,29 persen) dari tahun sebelumnya.

Terpisah, Ketua DPRD KLU, Narsudin, S.HI., mengatakan akan mendalami utang Pemda yang muncul pada laporan Raperda APBD 2019. Pihaknya tidak ingin, munculnya utang timbul akibat keteledoran eksekusi program di lingkar OPD karena ketidakpatuhan terhadap aturan. Namun sepanjang beban muncul dan sesuai aturan, maka disarankan utang itu segera dibayar.

  PAW Enam Anggota DPRD KLU Tunggu SK Gubernur

“Kita akan cek utang Pemda. Jangan sampai utang itu muncul lantaran adanya perubahan program pasca Raperda APBD hasil evaluasi gubernur berubah di tengah jalan,” cetusnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KLU, Sahabudin, MM., utang-utang yang harus dibayar itu lebih banyak pada instansi fasilitas kesehatan. Misalnya, utang BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang terdiri dari utang jasa pelayanan kepada RA rujukan dan BPJS. Ada pula utang obat pada tekanan.

“Rumah sakit yang dimaksud adalah RSUP NTB, RSUP Sanglah dan RSJ Mutiara Sukma. Kami juga akan menyampaikan detailnya kepada DPRD saat pembahasan nantinya,” sebut Sahabudin. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here