Pemda KLU Siapkan Rp14 Miliar BTT Untuk JPS Covid-19

H. Faisol (Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) – Di tengah merebaknya bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial (JPS) penanganan dampak sosial ekonomi Covid -19, Satgas Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih harus menunggu data untuk mencairkan program tersebut. Dari 33 desa, masih ada 18 desa yang belum melaporkan warga calon penerima JPS Covid-19 KLU.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Sosial, PPPA, H. Faisol, Selasa, 9 Juni 2020. Ia mengakui, sudah 15 desa telah menyetorkan data warga. Diharapkan desa-desa lain telah melaporkan data ke Satgas dalam satu – dua hari ke depan. “Kita masih menunggu data dari desa yang belum masuk. Yang masuk baru data 15 desa, harap sisanya 1-2 hari selesai,” ungkap Faisol.

Dikatakannya, sebagian besar masyarakat sudah tercover program bantuan sosial baik terdampak Covid-19 maupun tidak terdampak. Beberapa sumber bansos meliputi, PKH dan BPNT sekitar 40.000 KK, BPNT 29.657 KK, BST miskin dan non miskin 7.745 KK, BLT DD, 13.571 KK dan JPS Gemilang Provinsi NTB, 4.079 KK.

Warga penerima PKH, jelas dia, jumlahnya sesuai kuota dari pusat. Dalam hal ini, penerima PKH wajib mendapat BPNT (sesuai aturan pusat). Sebaliknya, penerima BPNT belum tentu mendapatkan bansos PKH.

“Yang belum peroleh bantuan dari pusat, provinsi, dan BLT DD ini akan ditangani oleh JPS Covid KLU. Kalau hitungan kasar saya sekitar 22.000 KK yang belum dapat,” sambungnya.

Mantan Camat Pemenang ini menyebut, bantuan yang tersalur ke masyarakat sudah melebihi jumlah warga miskin. Pasalnya warga miskin KLU sekitar 40.000 orang.

Dinas Sosial selanjutnya akan memastikan intervensi warga dari anggaran JPS Covid KLU yang telah disiapkan sebesar Rp 14 miliar dari BTT Covid.  “Kalau data itu sudah ada, maka sesuai arahan Kejaksaan, data valid dulu, baru kita perencanaan pengadaan. Anggaran JPS Covid KLU yang disiapkan sama TAPD, Rp 14 miliar,” tambahnya.

Pada proses alokasinya, masih diperdebatkan apakah akan memberikan bantuan (uang) tunai atau dalam bentuk sembako. Sebab ada kekhawatiran Pemda, masyarakat penerima uang tunai tidak merencanakan penggunaannya untuk kebutuhan dasar sembako melainkan kebutuhan sekunder lain (pulsa, rokok, dan sebagainya). “Kalau kita inginnya berikan warga yang pokok-pokok saja, seperti beras, minyak. Kalau sama telur, nanti takutnya ada yang busuk,” tandasnya. (ari)