Pemda KLU Laporkan Pemilik Akun di Medsos

Tim kuasa hukum mendampingi Feri (kedua kiri) memberikan keterangan kepada penyidik Subdit II Cybercrime Ditreskrimsus Polda NTB perihal dugaan pencemaran nama baik melalui komentar Facebook terkait penanganan gempa Lombok. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB tengah menangani laporan dugaan pencemaran nama baik via komentar di media sosial (medsos) Facebook mengenai dana bantuan perbaikan rumah terdampak gempa Lombok. Dua pegiat sosial Lombok Utara diklarifikasi penyidik. Salah satunya putra anggota DPRD KLU.

Terlapor, Feri Herianto Ardi yang merupakan putra salah satu oknum anggota DRPD KLU, mendatangi penyidik Subdit II Cybercrime Polda NTB, Senin, 29 Oktober 2018, didampingi kuasa hukumnya, Lalu Anton Hariawan. Hari itu terlapor dimintai keterangan mengenai statusnya di Facebook, yang mengundang komentar terlapor lainnya, Nizam dengan nama akun Nizam EF Klu.

Iklan

“Soal apa isi statusnya, lalu seperti apa percakapan di dalam status itu,” kata Anton ditemui usai menghadap penyidik untuk mendampingi kliennya memberikan klarifikasi.

Nizam dan Feri dilaporkan pejabat Pemda KLU, yakni Sekda KLU, Kabag Hukum Setda KLU, dan Kasatpol PP KLU. Laporan dugaan pelanggaran pasal 27 ayat 2 juncto pasal 45 ayat 3 UU RI No 19/2016 tentang perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang ITE.

Sejauh ini, penyidik sudah mengklarifikasi sejumlah tujuh orang saksi. Serta mencocokkan dengan bukti dokumen elektronik, seperti salinan tangkapan layar percakapan dalam kolom status dan komentar Facebook.

Nizam dan Feri berbincang mengomentari unggahan Pak Dolah EF yang terbit 26 September 2018. Unggahan itu terkait dengan demonstrasi warga Lombok Utara di hari yang sama. Isi unggahannya mengenai tuntutan masyarakat korban terdampak gempa berupa realisasi dana bantuan, dana bantuan jaminan hidup, konsep bangunan Risha, audit bantuan eksternal ke pemerintah, serta audit konstruksi bangunan Pemda KLU.

Di kolom komentar, Nizam mengkritisi kebijakan Pemda KLU. beberapa di dalam komentar, menurut pelapor, diduga memuat penghinaan dan pencemaran nama baik. “Kami yakin, ada beberapa unsur delik yang menurut kami belum bisa terpenuhi. Sebagaimana UU ITE yang merupakan delik aduan,” ucapnya.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana, dikonfirmasi terpisah mengaku akan mengecek laporan pidana tersebut terlebih dulu. (why)