Pemda KLU Identifikasi Penyebab PAD Rendah

Bupati KLU H. Najmul Akhyar menyerahkan LKPJ 2020 pada unsur pimpinan DPRD KLU di akhir masa jabatan, Senin, 15 Februari 2021. (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB) – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2020 sebesar Rp 108,80 miliar lebih, terealisasi sebesar Rp 88,33 milar lebih atau 81,19% dari target. Berkurangnya capaian sebesar Rp 20,53 miliar lebih tersebut diidentifikasi karena beberapa persoalan.

“Belum tercapainya target pendapatan daerah pada komponen PAD disebabkan oleh, pertama oleh kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan atas usaha yang dijalankan masih rendah,” kata Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., pada sidang paripurna LKPJ APBD 2020, di kantor DPRD, Senin, 15 Februari 2021.

Iklan

Bupati mengatakan, tingkat kesadaran rendah dibarengi oleh tingkat Kepatuhan masih rendah terhadap laporan SPT-PD masa pada setip bulannya. Sementara di beberapa wajib pajak daerah yang masih tutup usaha, kurang kooperatif dalam memberikan informasi atau data-data usaha.

“Beberapa perusahaan wajib pajak masih belum melakukan kegiatan operasi karena infrastruktur atau bangunan tempat usaha yang dimiliki masih dalam perbaikan. Di tempat lain, wajib pajak perusahaan menangguhkan pembayaran dengan alasan masih melakukan perbaikan tempat usaha,” paparnya.

Akibat gempa 2018, sebut Najmul, menyebabkan beberapa perusahan baru membuka usahanya kembali. Ini dilakukan setidaknya mulai pertengahan tahun 2020. Kerusakan sarana tempat usaha, memerlukan waktu untuk perbaikan.

Untuk itu, kata dia, Pemda Lombok Utara melalui instansi terkait telah menyampaikan surat pemberitahuan susulan dengan melampirkan bentuk kewajiban dan sanksi terhadp wajib pakak yang tidak koperatif. Selain itu, langkah yang dilakukan adalah menginventerisir wajib pajak yang tutup usaha untuk disikapi lebih lanjut.

“Kita juga memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang masih belum koopratif terhadap kewajiban perpajakan daerah,” imbuhnya.

Khusus kepada wajib pajak PBB-P2, Pemda juga menemukan beberapa masalah. Misalnya, tunggakan pembayaran atas Objek Pajak PBB- P2 tidak diakui oleh pemilik baru. Hal ini berlaku karena terjadi mutasi kepemilikan objek pajak.

“Banyaknya di antara wajib pajak yang berdomisili di luar kabupaten Lombok Utara (sehingga butuh waktu untuk menagih),” ucapnya.

Bupati berharap, optimalisasi penarikan pajak daerah dapat diintensifkan ke depannya. Terutama dengan memperhatikan penyebab sekaligus solusi atas permasalahan tersebut. Termasuk solusi mengatasi kurangnya sarana, prasarana serta sumber daya pendukung yang berperan menaikkan realisasi PAD. (ari)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional