Pemda KLU Ditagih, Biaya Perawatan Sri Rabitah Belum Dibayar

Tanjung (Suara NTB) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) rupanya belum membayarkan tagihan biaya perawatan terhadap TKW Sri Rabitah selama berada di RS Biomedika, Mataram. Terkait hutang piutang itu, Pemkab Lombok Utara pun mendapat surat tagihan dari pihak rumah sakit yang merawat.

Dari informasi surat yang dikirim Rumah Sakit ke Pemkab Lombok Utara tertanggal 29 Februari 2017, diketahui nilai tagihan biaya perawatan Sri Rabitah sebesar Rp 22.964.664,-. Biaya tersebut terakumulasi dari sejak Sri dirawat tanggal 1 Maret hingga 10 Maret 2017 di RS tersebut.

Iklan

Dalam surat yang ditandatangani Direktur RS Biomedika, Stephanus Gunawan dengan surat No. 5074/III/RSB/2017, pihak RS merinci keterangan biaya melalui 1 bendel lampiran. Hanya saja, pihak RS tidak menyebut deadline pembayaran tagihan, namun diketahui pembayaran tagihan bisa ditransfer melalui BRI Cabang dan Bank Mandiri dengan nomer rekening yang tertera pada surat.

Menanggapi itu, Plt. Kepala Dinas Sosial PP PA KLU, Fathurrahman, S.Sos., kepada Suara NTB, mengaku, belum mengetahui berkas tagihan. Namun sebagaimana alur bansos warga miskin, maka sedianya dana talangan untuk biaya perawatan akan ditanggulangi oleh APBD. Terlebih sudah ada kesanggupan dari bupati untuk membiayai dana perawatan Sri Rabitah.

“Untuk Sri Rabitah kemungkinannya masuk di Bansos Insidentil. Nanti mekanismenya SKPD terkait mengusulkan pembayaran ke Pak Bupati, lalu Pak Bupati memerintahkan BPKAD untuk membayarkan. Kalau dana yang ada di Dinsos, hanya untuk membayar biaya yang direkomendasikan oleh BPJS saja,” kata Fathurrahman.

Diakuinya, untuk saat ini pihaknya masih menunggu Perbup sebagai dasar pencairan bansos warga miskin di BPJS maupun bansos insidentil. Hanya saja ia memastikan bahwa pencairan dana tagihan RS Biomedika merupakan urusan BPKAD.

Sementara Kepala BPKAD Lombok Utara, Drs. H. Raden Nurjati yang dikonfirmasi mengakui belum mengetahui perihal surat tagihan dari RS Biomedika. “Nanti dulu (komentar ke publik), kita lihat. Kita teliti dulu sumber-sumber anggaran yang memungkinkan,” kata Nurjati.

Disebutkan mantan Kadis PU Lombok Utara ini, pihaknya belum mendapat instruksi pembayaran dari bupati. Demikian pula beban biaya perawatan Sri Rabitah harus ditelusuri apakah terletak di Dinas Sosial atau di dinas lain.

“Semua itu sudah ada pos melalui BPJS yang diklaim melalui sistem yang ada. Nah kalau kasus seperti ini, perlu diteliti. Dan kita tunggu saja, Pak Bupati mengarahkannya kemana,” demikian Nurjati. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here