Pemda Kaji Upaya Banding Putusan BANI

Kondisi Dermaga Senggigi yang mangkrak akibat proyek diputus kontrak tahun 2019 lalu. (Suara NTB/her) 

Giri Menang (Suara NTB) – Jajaran Pemkab Lombok Barat (Lobar) menggelar rapat untuk membahas langkah tindak lanjut putusan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang mengalahkan Pemda Lobar dalam sengketa proyek dermaga Senggigi. Beberapa opsi yang nantinya ditempuh pun sedang dikaji pihak Pemda. Salah satunya melakukan upaya banding putusan BANI tersebut.

Asisten II Setda Lobar Rusditah yang memimpin rapat itu mengatakan pihaknya sedang mempelajari putusan dari BANI tersebut. “Kita pelajari dulu, apakah kita terima atau banding. Karena putusan itu baru kita ketahui,” jelas dia, Sabtu, 16 Januari 2021.

Iklan

Menurutnya, keputusan pasti yang ditempuh Pemda Lobar terkait masalah dermaga Senggigi akan diputuskan Senin, 18 Januari 2021 atau Selasa, 19 Januari 2021.

Kabag Hukum dan Perundang-undangan Setda Lobar Ahmad Nuralam mengatakan pihak Pemda sudah rapat di ruangan Asisten II dengan Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan ULP-BJ dan Inspektorat. Dalam rapat itu dibahas semua opsi disampaikan ke pimpinan. Termasuk opsi menyelesaikan dermaga mengunakan APBD Perubahan 2021.

Dijelaskan, langkah banding akan diputuskan setelah putusan BANI resmi diterima. Pihak BANI akan mengirim putusan ke PN Mataram dan selanjutnya pihak PN Mataram yang memberikan putusan itu ke Pemda Lobar.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Lobar H. M. Najib mengatakan hasil sidang BANI sudah keluar dan pemda dinyatakan kalah. Menindaklanjuti itu, sudah dilakukan rapat di ruang Asiten II Setda Lobar. Rencananya pihak Pemda akan maju melakukan gugatan untuk pembatalan di PN atas hasil putusan tersebut. “Keputusan sementara hasil rapat, kita diminta untuk siapkan bahan untuk ajukan bahan gugatan dengan mempelajari dulu hasil sidang BANI ini,” jelas dia.

Kabid Perhubungan Laut Agus Martimbang mengatakan pihak Pemda tengah mengkaji terkait upaya banding yang rencananya dilakukan. “Ini kita sedang pelajari putusan BANI ini. Karena kalau tidak banding, apa iya masuk akal dibayar. Logis tidak? Kita bayar pekerjaan ndak selesai, kita rugi PAD.  Tiba-tiba disuruh bayar,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah mengingatkan Pemda rawan bermasalah hukum jika melakukan pembayaran sesuai putusan BANI. Karena tidak sesuai dengan hasil audit BPK dan hasil perhitungan PPK. Bahkan dalam temuan terdapat temuan kerugian negara yang harusnya dikembalikan. (her)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional