Pemda Dinilai Gagal Paham, DPRD Lobar Tolak Sejumlah Usulan OPD

Giri Menang (Suara NTB) – DPRD bersama eksekutif menggelar rapat pembahasan draf usulan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Jumat, 9 September 2016. Dalam rapat ini, usulan draf OPD dari eksekutif dibahas satu per satu. Hasil pembahasan sementara, sejumlah OPD yang diusulkan eksekutif ditolak Dewan. Lantaran dinilai tupoksi dari OPD yang disatukan berbeda. Termasuk Satpol PP dengan Damkar, dinilai kurang tepat sebab Satpol PP bertugas menjaga trantibum dan Tranmas serta mengamankan perda. Sementara Damkar melayani masyarakat yang jika terjadi kebakaran.

‘’Selain itu, draf OPD Sekretariat DPRD Lobar perlu ditambah Bagian Humas. Sebab dewan sangat membutuhkan Humas ditingkatkan supaya pelayanan informasi ke masyarakat lebih baik ke depan,’’ ungkap anggota DPRD Lobar dari Fraksi PAN  Munawir Haris.

Iklan

Munawir mengancam, dirinya tidak akan menyetujui jika Pemda tetap ngotot menyatukan Damkar dan Satpol PP. Bahkan dirinya mengancam tak akan menghadiri rapat pembahasan OPD jika Pemda tetap ngotot menyatukan dua instansi ini.

“Saya juga sudah konsultasi ke provinsi, jangan menyatukan satpol PP dengan Damkar. Karena tak nyambung tupoksinya. Jangan sampai Pemda dikira gagal paham nantinya,”tegas Munawir Haris.

Rapat yang dipimpin H Wahid Syahril hanya dihadiri 3 anggota DPRD, sedangkan unsur eksekutif dipimpin Sekda membawa instansi terkait lengkap.

Dijelaskan, Satpol PP memiliki tupoksi penegakan perda dan ketertiban umum dasarnya jelas yakni UU Nomor 23 tahun 2014, PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP dan Permendagri Nomor 41 tahun 2011 tentang struktur organisasi Satpol PP. Dalam aturan ini, jelasnya, sangat tidak relevan digabung dengan SKPD manapun, karena rumpun urusannya berbeda. Satpol PP, jelasnya, memiliki aturan tersendiri yang diatur dalam PP. Jika digabung, lanjutnya, selain tidak relevan berpotensi melanggar UU. ‘’Jika ada pemikiran menggabung Satpol PP dengan Damkar maka eksekutif gagal paham,’’ kritiknya.

Sementara itu, tupoksi Damkar berkaitan dengan pelayanan masyarakat ketika terjadi kebakaran. Menurutnya, Damkar ini harusnya menjadi badan tersendiri, sebab menyangkut pelayanan publik. Jika tetap digabung di BPBD, jelasnya, maka koordinasi pelayanan ke masyarakat panjang, karena perlu koordinasi dengan BPBD. Sementara masyarakat butuh pelayanan cepat jika terjadi kebakaran. Ia menegaskan, jika Pemda tetap ngotot menggabungkan Satpol PP dengan Damkar, pihaknya tak akan menyetujuinya. Bahkan ia tidak akan menghadiri pembahasan dengan eksekutif.

Hal senada disampaikan Dewan PKS , Wahid Syahril. Menurutnya, jika melihat tupoksi damkar dengan Satpol PP tidak nyambung. Dikhawatirkan jika digabung nanti pelaksanaan tugas dan tupoksi akan rancu. Menurutnya Pemda tak perlu memaksakan menaikkan eselon sebuah dinas, sebab jangan sampai nantinya kalau tidak sesuai akan dibatalkan. “Seperti Satpol PP mau dinaikkan tipenya, besar kewenangannya. Di satu sisi jumlah satpol PP ini seperti apa, harus juga dikaji,” sarannya.

Menjawab itu, Sekda Lobar H. Muh. Taufiq menyatakan pihaknya menyusun draf OPD tergantung urusan. Alasan Satpol P dan Damkar digabung, ujarnya, karena sub urusan trantimbum dan sub kebakaran itu pada sub yang sama. Menurutnya, jika tetap dipisah, maka terjadi penambahan OPD lagi lagi.

Dalam hal ini, sekda tetap ngotot menggabung dua instansi ini.  Namun setelah mendapatkan penolakan akhirnya pembahasan draf dua OPD khususnya Satpol PP dengan Damkar dan Sekretariat DPRD dipending. (her)