Pemda Dinilai Belum Mampu “Kawinkan” Pertambangan dan Pariwisata Sekotong

Keindahan Pantai di Lombok menjadi Salah Satu Destinasi Wisata Populer.  (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) –  Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang ada di daerah Sekotong mengkhawatirkan aktivitas pertambangan ilegal yang masih terjadi di kawasan Sekotong khususnya di daerah wisata akan mengancam pariwisata Sekotong ke depan. Pasalnya, aktivitas ini dikhawatirkan berdampak pada pecemaran lingkungan dan laut sekitar. Sementara sejauh ini pemda belum mampu mengawinkan atara pariwisata dengan pertambangan, lantaran programnya terkesan berjalan sendiri-sendiri

 Hal ini disampaikan Ketua Pokdarwis Gili Gede Kecamatan Sekotong, Farhan, Kamis,  25 April 2019. Menurutnya,  sejauh ini pemda belum mampu memadukan antara pertambangan dengan pariwisata sesuai kebijakan yang ditetapkan di Sekotong. “Terkesan di lapangan antara dua sektor yang diharapkan berdampingan ini berjalan sendiri-sendiri. Kami sih sangat berharap pariwisata dan pertambangan ini bisa di-matching-kan,” kata Farhan.

Iklan

 Artinya lanjut dia, ketika berbicara pertambangan, masih ada penambang liar yang beraktivitas tanpa kontrol dan dibiarkan di daerah wisata. Seperti contoh di kawasan Sekotong Barat, Pelangan dan beberapa lokasi lain. “Jujur saja, setelah penambang liar berkurang kami sangat senang artinya pariwata akan lebih dimajukan,” imbuh dia.

Ia juga kurang setuju jika ada perusahaan ingin mengeksploitasi tambang di Sekotong, karena ujung-ujungnya masyarakat setempat akan rugi. Sedangkan berbicara soal pariwisata, penataan kwasan Sekotong masih setengah-setengah. Artinya, sejumlah fasilitas umum sangat minim di kawasan Sekotong. “Inikan terjadi hilang koordinasi, sehingga jalan sendiri-sendiri,” kritiknya.

 Kepala Desa Buwun Mas Rochidi mengatakan, aktivitas tambang digeluti warganya sejak akhir 2008 silam. Diakui jumlah warganya yang menjadi penambang lumayan banyak. Namun secara data riil ia belum kalikan pendataan. “Tambang ini bukan mata pencaharian utama, sebab mereka punya pekerjaan tetap jadi petani, peternak dan nelayan,” tegasnya.  Diakui, warganya akan menjadi penambang liar ketika ada informasi lubang cair, karena mereka tergiur dengan cepatnya memperoleh uang dari penambangan emas.

 Selaku pemdes ia lebih setuju masyakarat yang awalnya bergelut di perikanan dan pertanian kembali menetap menjadi petani dan peternak.

Adanya progam intervensi pemda sangat bagus. Sebab bisa memperkuat mata pencaharian utama masyakarat.  Kalaupun ke depan perusahaan mengembangkan pertambangan emas tersebut, pihaknya berharap agar warganya diakomodir.

 Menyoal penutupan tambang, Rochidi mengatakan setuju saja. Akan tetapi, lanjutnya, bicara tambang harus dilihat pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyakarat, investor dan pemerintah. Menurutnya, masing-masing pihak jangan sampai dirugikan akibat kebijakan ini. Perlu ada regulasi yang dibuat untuk mengakomodir kepentingan masing-masing pihak. Sebab bagi masyakarat memang masih bergantung dari tambang, karena kondisi kesejahteraan, sehingga perlu diatur zonasi.

Sebab jangan sampai seperti saat ini zonasi untuk perusahaan justru dimasuki oleh penambang.

 Terkait izin WPR yang mengakomodir tambang rakyat, menurutnya memang perlu dipertegas. Hasil diskusi dengan pihak kehutanan provinsi, bahwa produk hukum yang dibuat pemda akan berakhir bulan September tahun ini . Pengambil alihan regulasi ini jelasnya menunggu izin habis. Meskipun kewenangan di provinsi, ada rekomendasi dari kabupaten.

 Sementara itu, sebelumnya Bupati mengatakan pihaknya terus mendorong pertambangan ramah lingkungan di Sekotong.  Dijelaskan dari sisi Pemda sendiri pihaknya terus mendorong pertambangan rakyat yang ramah lingkungan, sejauh ini baru ada satu pertambangan rakyat yang ramah lingkungan. “Ke depan kita akan melakukan lobi ke pemprov agar pertambangan ramah lingkungan ini bisa diperbanyak di lokasi-lokasi tambang rakyat yang ada,”jelas dia. (her)