Pemda di NTB Rumahkan 72 ASN

Agus Patria (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota merumahkan 72 Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan napi koruptor. Puluhan ASN mantan napi koruptor tersebut mulai 1 Januari 2019 sudah tak diberikan lagi gaji dan hak-hak keuangan lainnya.

Asisten I Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH menjelaskan, langkah yang dilakukan Pemprov dan Pemda kabupaten/kota tersebut menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Men PANRB dan Kepala BKN tentang pemecatan ASN mantan napi koruptor paling lambat 31 Desember 2018.

Iklan

‘’Kita menghormati SKB tiga menteri, tapi juga mengakomodir apa yang menjadi keluhan kawan-kawan ASN. Karena sedang ada masalah yang bergulir di MK,’’ kata Agus dikonfirmasi di Mataram, Senin, 31 Desember 2018 malam.

Berdasarkan SKB tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah baik gubernur dan bupati/walikota diminta memecat dengan tidak hormat ASN yang pernah terlibat kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, kata Agus, Pemprov belum memecat ASN bersangkutan tetapi merumahkannya sampai keluar putusan MK.

‘’Mereka tak diberhentikan dulu tapi gajinya tak dibayar. Statusnya dirumahkan, mereka istirahat dulu. Sampai ada putusan MK,’’ ujarnya.

Jika ada di antara ASN mantan napi koruptor tersebut menduduki jabatan struktural, maka langsung dicopot. Tapi mereka belum dipecat sebagai ASN.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan jumlah ASN mantan napi koruptor yang ada di NTB sebanyak 72 orang. Namun, ia tak merincikan jumlah di masing-masing kabupaten/kota. Untuk Pemprov NTB, berdasarkan data base BKN jumlahnya sebanyak tujuh orang. Namun ada penambahan satu orang yang belum masuk data base BKN, yakni mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, H. Budi Subagio.

‘’Prinsipnya, kita provinsi dan kabupaten/kota sepakat menelurkan kesimpulan terhadap solusi yang harus kita lakukan. Bahwa kita tak melaksanakan SKB itu tapi kita minta ditunda pelaksanaannya,’’ kata Fathurrrahman.

Ia mengatakan, NTB mengambil langkah seperti yang dilakukan Gorontalo. Berdasarkan hasil keputusan rapat bersama BKD NTB dan BKDPSDM kabupaten/kota, Pemprov akan bersurat ke  Kemen PANRB, Kemendagri dan BKN.

Fathurrahman mengatakan, data base BKN perlu diupdate untuk menghindari perlakuan diskriminatif kepada ASN mantan napi koruptor. Selain itu, Pemda belum melakukan pemecatan karena ada mantan ASN napi koruptor yang pindah status kepegawaian.

‘’Seperti Lombok Timur ke Lombok Barat. Ada juga yang belum disampaikan pengadilan putusan itu. Sehingga kita mengambil langkah penundaan eksekusi. Tapi kita tak akan membayar gaji PNS dari Januari sampai adanya putusan MK,’’ katanya.

Bagi ASN mantan napi koruptor untuk sementara dirumahkan. Kemudian hak-hak keuangan mereka tak akan dibayarkan sampai menunggu putusan MK.

‘’Kita anggap mereka dirumahkan. Tapi statusnya masih dalam proses.  Pada prinsipnya kita provinsi akan menindaklanjuti ketika seluruh persoalan ini selesai. Baik di tingkat MK maupun PTUN yang sedang berproses,’’ tambahnya. (nas)