Pemda  Dinilai Belum Fokus Entaskan Kemiskinan

Mataram (suarantb.com) – Pemda dinilai belum fokus dalam mengentaskan kemiskinan di NTB. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, angka kemiskinan di daerah ini periode September 2015-Maret 2016 bertambah sebanyak 2.150 orang. Jumlah penduduk miskin di NTB  pada Maret 2016 mencapai 804,44 ribu orang atau 16,48 persen. Pada September 2015 yang mencapai 802.290 orang  atau 16,54 persen.

Anggota Komisi ll Bidang Perekonomian DPRD NTB, Burhanuddin, S. Sos,  MM mengatakan, penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin itu karena belum maksimalnya konsentrasi pemerintah. Dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengatasi akar persoalan kemiskinan.

Iklan

“Pertama, saya melihat angka kemiskinan di NTB ini terkait dengan fokus penyelenggaraan pembangunan belum  fokus,” kata Burhanuddin kepada suarantb.com, Rabu, 20 Juli 2016.

Menurutnya, pemda  saat ini, lebih banyak memberi perhatian pada sektor –sektor  yang notabene tidak menyentuh langsung persoalan penurunan angka kemiskinan. Anggaran kemiskinan lebih banyak digunakan untuk membiayai infrastruktur seperti jalan dan sebagainya.

“Kita bisa melihat penganggaran yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh instansi teknis, Dinas Pertanian, Dinas  Peternakan, itu kan teknis. Tapi kan anggaran itu justru  banyak di infrastruktur,  seperti jalan dan lain sebagainya,” bebernya.

Dikatakan, pemerataan pembangunan ekonomi harus segera dilakukan oleh pemerintah. Segenap sektor kekuatan ekonomi harus dihidupkan,  baik sektor usaha makro maupun usaha mikro kecil menengah (UMKM). Menurut  Politisi Hanura ini, bertambahnya jumlah penduduk miskin lebih disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah pada sektor UMKM tersebut.

“Kita sekarang lihat secara makro ada peningkatan ekonomi, tapi di satu pihak angka kemiskinan meningkat. Itu menandakan bahwa, memang ekonomi kita bagus. Tapi di satu pihak ada persoalan kemiskinan yang meningkat juga. Berarti, itu indikasi bahwa kita belum terlalu fokus khusus penanganan ekonomi mikro, kerakyatan,” ungkapnya.

  Potret Kemiskinan di Dompu, Warga Pelita Tinggal di Pondok Reot

Burhanuddin menambahkan, tidak seimbangnya jumlah anggaran yang diperuntukkan daerah masing-masing SKPD-SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin tersebut, memiliki andil besar dalam menyumbang peningkatan angka kemiskinan di NTB. Ia menyarankan, SKPD-SKPD yang bersentuhan langsung dengan pengentasan kemiskinan supaya lebih diperhatikan.

Selain penambahan anggaran untuk SKPD-SKPD yang kebijakannya menyentuh langsung pada basis-basis ekonomi kerakyatan, yang  paling penting, lanjut Burhanuddin, kualitas dari program-program yang dilaksanakan juga harus ditingkatkan.

“Justru itu yang saya katakan. Untuk Dinas  Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas  Pekebunan, agak terbatas. Harusnya ditingkatkan, secara kuantitatif jumlahnya, juga secara kualitatif kualitasnya,” tegasnya. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here