Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merencanakan akan membuka pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah pada bulan Juli 2021 mendatang. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berpendapat vaksinasi bagi guru hanya faktor pendukung dalam pertimbangan pemerintah membuka sekolah. Faktor utamanya haruslah kesiapan infrastruktur dan protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru (AKB) di sekolah.
“KPAI mendorong pembukaan sekolah bukan didasarkan pada guru sudah divaksin, tetapi lebih utamanya adalah didasarkan pada kesiapan sekolah dalam menyediakan infrastruktur dan protokol kesehatan AKB di satuan pendidikan. Juga memastikan bahwa seluruh protokol kesehatan tersebut sudah disosialisasikan ke warga sekolah termasuk para orang tua siswa,” ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti melalui keterangannya ke Suara NTB belum lama ini.
Menurutnya, tanpa penyiapan infrastruktur dan protokol kesehatan AKB, maka potensi sekolah menjadi klaster baru sangat besar. Jika guru sudah divaksin, tetapi peserta didik belum divaksin maka kekebalan kelompok tidak akan terbentuk. Kekebalan kelompok terbentuk jika jumlah yang divaksin mencapai 70-80 persen dari populasi. Sementara jumlah siswa bisa mencapai 1000 dengan guru hanya 70 orang, tidak sampai 10 persen dari populasi di sekolah.
Sementara dalam aplikasi pengisian penyiapan buka sekolah di laman Kemendikbud sampai dengan tahun 2021 baru diisi sekitar 50 persen lebih sedikit sekolah yang mengisi dari seluruh Indonesia. “Dari jumlah tersebut yang masuk kategori siap hanya sekitar 10 persen,” ujar Retno.
Retno menambahkan, sementara data yang tidak berbeda juga didapat dari hasil pengawasan KPAI pada Juni-November 2020 terkait penyiapan buka sekolah di 49 sekolah pada 21 kabupaten/kota di 8 provinsi. Dari 49 sekolah tersebut, hanya 16,3% yang siap dan 83,7% belum siap.
“KPAI berpendapat bahwa vaksinasi hanya faktor pendukung dalam pertimbangan pemerintah membuka sekolah, karena faktor utamanya haruslah persiapan infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sekolah,” ujarnya.
Pihaknya mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang sudah memulai perencanaan PTM dengan mitigasi risiko yang baik. Namun sekolah-sekolah harus tetap didampingi dan dibantu pembiayaan dalam penyiapan infrastruktir dan prokes/SOP AKB di satuan pendidikan. Pemda juga harus memastikan bahwa prokes/SOP sudah disosialisasikan ke seluruh warga sekolah tanpa kecuali dan para orang tua siswa.
Retno juga menyampaikan, KPAI mendorong pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam membuka sekolah pada Juli 2021 mengingat ada liburan lebaran pada Mei 2021 akan memicu pergerakan orang secara besar-besaran, karena mudik. Setelah itu pada Juni 2021 adalah liburan kenaikan kelas yang juga akan memicu pergerakan orang mengunjungi keluarga dan ke tempat rekreasi. “Pergerakan orang ini berpotensi besar akan meningkatkan kasus Covid-19 di berbagai daerah. Hal ini perlu diwaspadai dan dipertimbangkan,” sarannya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menegaskan pembelajaran tatap muka masih difokuskan untuk siswa kelas akhir. Meskipun sejumlah daerah yang sebelumnya berada di zona merah penyebaran Covid-19 sudah berubah menjadi zona oranye dan kuning.
Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqan, menyampaikan, untuk kebijakan pembelajaran tatap muka dengan adanya perubahan peta penyebaran Covid-19, pihaknya belum melakukan perubahan kebijakan. Pembelajaran tatap muka masih diperbolehkan hanya untuk siswa kelas akhir. (ron)
