Pembobolan Dana Bank NTB Syariah, Polda Dalami Konstruksi Kasus, Kejaksaan Kaji Laporan Masyarakat

Dedi Irawan. (Suara NTB/dok), I Gusti Putu Gede Ekawana. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB mulai mendalami dugaan pembobolan dana kas Bank NTB Syariah sebesar Rp10 miliar. Indikasi pidananya sedang ditelaah. Rujukannya, tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, atau tindak pidana umum.

‘’Kita ingin tahu motif dan modusnya seperti apa. Kita minta konstruksi permasalahannya apa,’’ ujar Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana ditemui Senin, 29 Maret 2021.

Iklan

Pihaknya masih menanti laporan resmi dari Bank NTB Syariah. Laporan itu nantinya diteliti kronologis kejadiannya serta aktor yang diduga terlibat. Hal itu untuk mendalami jenis tindak pidananya.

Namun pada intinya, gambaran dugaan pidananya sudah dipetakan. ‘’Katanya Kepala Bank NTB hari Senin (kemarin) mau melapor. Kita perlu tahu apakah ini mengarah ke perbankan atau dia masalah korupsi,’’ katanya.

Bank NTB Syariah merupakan bank milik daerah. Komposisi sahamnya Pemprov NTB sebagai pengendali, serta 10 kabupaten/kota di NTB turut memiliki saham dengan persentase yang berbeda berdasarkan penempatan modalnya.

Sumber penempatan modal ini dari keuangan daerah sehingga dapat ditelusuri dari kacamata tindak pidana korupsi. ‘’Ada uangnya daerah kan di sana. Bisa korupsi, bisa penggelapan dalam jabatan. Karena ini konstruksi kasusnya kita belum tahu,’’ jelas Eka.

Terpisah, Juru Bicara Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB Dedi Irawan, SH menerangkan, pihaknya menerima laporan pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dana Bank NTB Syariah sebesar Rp10 miliar tersebut. ‘’Kita telaah dulu laporannya. Kalau dari isinya itu tentang penggelapan dana,’’ katanya.

Dedi belum dapat menanggapi lebih banyak. Sebab laporan dari masyarakat itu baru masuk Senin kemarin. Indikasi awal yang dilaporkan nantinya ditelusuri sesuai dengan penjelasan laporan pengaduan dan bukti-bukti yang disertakan.

‘’Apakah itu masuk ranah korupsi atau perbankan. Kalau ranah korupsi, tetap di kita. Tapi kalau perbankan, itu kewenangan OJK dan kepolisian,’’ kata Dedi.

Diberitakan sebelumnya, Bank NTB Syariah mengonfirmasi indikasi penyimpangan dana sebesar Rp10 miliar. Modusnya diduga dengan melakukan penarikan dana melalui sejumlah rekening dan ATM.

Dugaan sementara mengenai penyalahgunaan kewenangan salah satu pegawai dengan jabatan penyelia berinisial PS. Kasus ini terkuak setelah PS pindah jabatan Januari lalu karena rotasi.

Bank NTB Syariah juga menyampaikan laporan kepada OJK. Direktur Bank NTB Syariah H Kukuh Rahardjo meyakinkan kejadian tersebut sama sekali tidak merugikan nasabah. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional