Pembersihan Sampah Gili Trawangan, Pemda KLU akan Tarik Pungutan ke Warga

0
Gili Trawangan (Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) – Mengatasi sampah 3 Gili tidak semudah yang direncanakan. Setelah sebelumnya pembersihan sampah di Gili Trawangan berjalan lancar, karena ada kelompok masyarakat yang terlibat, kini partisipasi kelompok lagi-lagi menjadi rencana Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sebagai bentuk “kompensasi” kepada kelompok, maka Pemda kembali akan memberlakukan “pungutan” kepada warga di 3 pulau.

Pungutan sebagaimana direncanakan Pemda KLU c.q Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman (LH Perkim) disikapi dengan lebih berhati-hati. Sebelum memungut ke warga, Dinas LH mengajukan legalisasi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati), sehingga pungutan tidak mengarah ke pungli dan memakan korban seperti sebelumnya.

IKLAN

“Kami menawarkan mekanisme pungutan di antara internal  kelompok. Mekanismenya masih dalam proses pelegalan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) agar tidak terjadi pungli,” ujar Kepala Dinas LH Perkim KLU, H. Rusdi, ST., belum lama ini.

Ia mengakui pengajuan legal standing pungutan sampah ke Kejati telah dilakukan sebelum peristiwa gempa menimpa Lombok Utara.  “Saya belum dapat laporan dari Kabag Hukum, sudah sampai mana legal itu dibuatkan,” tambahnya.

Rusdi menjelaskan, upaya pembersihan sampah 3 Gili dengan melibatkan kelompok masyarakat ditempuh melalui Nota Kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding). Pola kerjasama ini telah banyak dilakukan di beberapa daerah, termasuk di Pulau Bali.

Di Bali, kata dia, kelompok masyarakat dengan sukarela mengangkut sampah dan masyarakat juga memberikan upah pada pemungut sampah tersebut. Ia ingin hal serupa juga dicontoh oleh warga di tiga pulau.

Melalui mekanisme itu pula, setiap pemilik rumah penghasil sampah akan mengeluarkan upah jasa pembersihan lingkungan kepada kelompok masyarakat. Sehingga kelompok tidak terjerumus pada ancaman pungli, karena memperoleh pelegalan dari aparat penegak hukum.

“Sesuai kesepakatan merekalah nanti, mau jadwal pembersihannya kapan, mau gotong royongnya juga kapan,” sebutnya.

Perihal jumlah kelompok yang terlibat, Rusdi belum menentukan. Ia berharap di masing-masing Gili terdapat satu kelompok dengan jumlah anggota tergantung kesepakatan kelompok. “Sebenarnya kita sudah bentuk kelompok masyarakat di Gili Trawangan, jadi mereka inilah yang nantinya mengumpulkan sampah di satu tempat, dan diangkut ke darat,” imbuhnya.

Keberadaan kelompok itu sendiri diakui atau di SK-kan oleh Desa dan diusulkan oleh Kepala Desa Gili Indah kepada Dinas LH. Dari 3 Gili, kelompok Gili Meno dan Gili Air belum diajukan oleh pihak desa.

“Sekarang kita masih menunggu yang dua dusun itu, Gili Air dan Gili Meno yang belum di-SK-kan,” katanya.

Pihaknya berharap, keberadaan kelompok tersebut berperan signifikan untuk menurunkan volume penumpukan sampah hingga mencapai 70 persen. Sebab dalam situasi normal volume sampah di 3 Gili per harinya mencapai 10 ton. Volume itu otomatis bertambah karena limbah bangunan dari puing rumah yang roboh akibat gempa. (ari)