Pemberian Zakat ke ASN, DPRD akan Klarifikasi Baznas Lotim

Badran Acsyid.  (Suara NTB/yon), Ismul Basar. (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) angkat bicara terkait polemik di tengah-tengah masyarakat buntut pemberian zakat ke para Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lotim. Kalangan DPRD Lotim melalui Komisi II pekan depan mengagendakan pemanggilan pengurus Baznas untuk dilakukan klarifikasi.

 “Insya Allah pekan depan hari Selasa panggil Baznas untuk melakukan klarifikasi dasar hukum pemberian zakat ke para ASN,” tegas Wakil Ketua DPRD Lotim, M. Badran Acsyid, S.E., ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 22 Juli 2021.

Iklan

Politisi Partai Gerindra ini mengaku heran pemberian zakat terhadap para ASN yang pada dasarnya memiliki penghasilan tetap setiap bulannya serta memiliki tunjangan. Seharusnya, kata dia, pemberian zakat itu harus mengutamakan masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.  “Misalnya ketika ada ASN dan masyarakat yang sama sama miskin dan sama-sama punya utang. Tentu yang harus diutamakan itu adalah masyarakat,” ujarnya.

Artinya, Baznas Lotim selaku pengumpul dan penyalur zakat harus melihat mustahiq yang lebih berhak dan wajib menerima zakat tersebut. Terlebih saat ini, masyarakat sedang menghadapi masa sulit terkait ekonomi dengan dihadapkan pada persoalan pandemi Covid-19.

 “Persoalannya mana yang lebih berhak jika kondisinya sama. Apakah ASN atau masyarakat. Kita juga pertanyakan apakah pemberiannya karena golongan, jumlah utang atau lainnya. Minggu depan target akan dipanggil pihak Baznas,” tegasnya lagi.

Terpisah, Ketua Baznas Lotim, Ismul Basar, SE, menjelaskan dasar hukum pemberian zakat ke ASN, karena termasuk dalam gharimin, terutama memiliki utang, sehingga siapapun yang termasuk dalam gharimin harus menerima zakat. Kebijakan ini, kata dia, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur’an ayat 60.

Kebijakan ini lahir atas dasar aspirasi dari guru, PGRI dalam rangka kebijakan strategis dalam rangka mengumpulkan zakat. Kebijakan inipun baru satu kali dilakukan dengan besaran yang diberikan terhadap para ASN ini yaitu Rp2,5 juta per orang terhadap 35 ASN.

Sementara, lanjut Ismul Basar, untuk fakir miskin diberikan setiap bulan, untuk masyarakat sakit disalurkan setiap minggu. Termasuk pemberian santunan dilakukan terjadwal, baik itu santunan hari besar Islam, santunan berbasis desa dan santunan berbasis kecamatan yang bekerjasama dengan Baznas NTB. “Hampir yang memiliki hak menerima ini di semua wilayah ini kita lakukan,”jelasnya.

Di satu sisi, sumbangsih terbesar zakat berada di ASN. Begitupun pemberian zakat terhadap ASN ini secara landasan hukum dan kajian syar’i sudah ada, karena selama masuk katagori gharimin, maka dapat dibantu oleh Baznas selaku penerima zakat. Adapun untuk ASN penerima zakat ini terbagi untuk katagori guru sebanyak 200 ASN dengan sumber datanya dari Dikbud Lotim, sedangkan penerima dari non guru sebanyak 150 ASN dengan sumber datanya dari BKPSDM.  “Total zakat yang kita berikan sekitar Rp850 juta lebih atau hampir Rp1 miliar dengan penerima sebanyak 350 orang ASN dengan katagori gharimin,” paparnya.

Ismul Basar mengingatkan apabila terdapat masyarakat yang masuk dalam katagori berhak menerima dan tidak bisa dijangkau. Ismul Basar berharap pemerintah desa berkoordinasi dengan Baznas. Artinya Pemdes harus proaktif karena persoalan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat berada di desa, sehingga Baznas menginginkan masyarakat yang tidak mampu maupun tidak mampu berobat dapat diketahui oleh pemerintah desa.

Sementara, salah satu tokoh agama di Masbagik, H. Ahsanul Khalik, menanggapi pro kontra gharimin ASN menerima bantuan Baznas yang menurutnya tidak salah sasaran, karena memang ada banyak ASN yang setiap bulannya hampir tidak ada balik gajinya karena semua dipakai untuk menutupi utang. “Maka berzakat pun melalui potong langsung oleh bendahara mereka menjadi tidak mungkin,” terangnya.

Penghasilan ASN Golongan III/a yang baru diangkat gajinya sebesar Rp 2.579.400 dan tertinggi sebesar Rp4.236.400, apalagi golongan di bawah itu kemudian memiliki utang. Sehingga tidak serta merta ASN dinilai berpenghasilan tinggi.

“Nah ketika dia punya utang dan habis untuk bayar hutang penghasilannya, maka status ASN tersebut adalah gharimin yang dari sisi kemaslahatan akan sangat baik untuk dibantu,” terang mantan Penjabat Bupati Lotim ini.

Ahsanul Khalik menyebut ASN yang berutang, biasanya dipakai untuk menyekolahkan anaknya, memperbaiki rumah dan atau membayar cicilan rumah, tentunya kelompok ASN yang berutang seperti ini tidak salah kalau mendapatkan bantuan dari Baznas. (yon)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional