Pemberhentian Kades Rababaka Menunggu Putusan PN Tipikor

Hairuddin. (Suara NTB/Jun)

Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, masih menunggu putusan Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram. Terkait pemberhentian tetap Kepala Desa Rababaka inisial TS, atas dugaan terlibat korupsi DD/ADD tahun 2018.

Demikian ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Dompu, Hairuddin, SH., ketika dikonfirmasi wartawan. Ia menjelaskan, karena TS sekarang masih berstatus terdakwa dalam kasus dugaan korupsi DD/ADD, maka posisinya sebagai pejabat pemerintahan desa diberhentikan untuk sementara waktu. “Dia sudah diberhentikan sementara, karena sedang dalam proses di tingkat pengadilan Tipikor,” ungkapnya.

Jika merujuk pada tuntutan jaksa terhadap yang bersangkutan selama lima tahun kurungan penjara, besar kemungkinan TS diberhentikan tetap. Namun demikian, kebijakan itu tak bisa diambil sepanjang belum ada keputusan inkrah dari pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah.

Jika sebaliknya terjadi, maka langkah rehabilitasi untuk pemulihan nama baik tersangka mesti diambil pemerintah daerah. “Berapapun hukumannya, tetap akan diberhentikan karena aturan melihat ancaman. Tapi kalau bebas harus rehabilitasi,” jelasnya.

Pasca penetapan dan penahanan TS, lanjut Hairuddin, memang sempat terjadi kekosongan pejabat di desa. Namun sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksana tugas sementara bisa langsung diisi oleh Sekretaris Desa.

Untuk diketahui, Kepala Desa Rababaka terjerat kasus korupsi DD/ADD tahun 2018 pada sejumlah program fisik dan non fisik. Selain menghambat kelanjutan program di lapangan, tindakam melawan hukum yang dilakukan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sampai Rp222 juta. Itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat yang telah diekspos penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. “Sesuai amanat Undang-undang, kalau kepala desa diberhentikan sementara maka pelaksana tugas sementara adalah sekretaris,” pungkasnya. (jun)