Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa Belum Pasti

 

Bima (Suara NTB) – Wacana pengesahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) marak dibicarakan di Bima dalam beberapa hari terakhir ini. Namun hingga saat ini pembentukan DOB tersebut belum ada kepastian.

Iklan

Wakil Ketua DPD RI Dapil NTB, Prof. Dr. Farouk Muhammad kepada Suara NTB, Kamis, 21 Juli 2016 mengatakan, pihaknya belum mengetahui jelas kepastian pengesahan itu. Pasalnya hingga saat ini, masih pembahasan di tingkat eksekutif (pemerintah).

“Kalau tanya pengesahan DOB, saya belum mendengar akan disahkan tahun ini. Karena pembahasan masih di tangan pemerintah,” ucapnya.

Dia mengatakan, PPS belum bisa disahkan karena ada beberapa kendala, salah satunya mengenai kemampuan anggaran. Pemerintah pusat belum siap, walaupun PPS masuk di antara kelompok DOB dari 22 daerah yang diprioritaskan.

“Terkendala anggaran, karena masih banyak daerah yang menunggu yang jumlahnya hampir ratusan,” katanya.

Dijelaskan, prosedur pemekaran DOB berdasarkan kajian administrasi, prosedur dan teknis, yang dituangkan pada peraturan pemerintah (PP). Sementara sejauh ini pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) belum ada.

“Alternatif pemerintah hanya melakukan moratorium yang tercatat ada 22 daerah DOB yang diprioritaskan,” jelasnya.

Farouk menyebutkan, dalam kelompok 22 Provinsi terdapat dua provinsi yang diprioritaskan, yakni PPS dan Kepulauan Nias, dan sekitar 20 DOB tingkat Kabupaten/Kota.

“Pada intinya 22 DOB termasuk PPS ini masih bola liar di tingkat pemerintah,” akunya.

Sejauh ini, pemerintah belum menyerahkan RPP untuk ditelaah dan dibahas di tingkat legislatif. Sehingga menguatkan wacana pemekaran DOB belum dipastikan tahun ini. Menurutnya, luas wilayah dan jumlah penduduk yang berada di PPS tidak masuk syarat dan kategori dalam rangka pengesahan DOB PPS.

“Intinya pengesahan PPS jelas, tapi kita belum tahu kapan pengesahannya. Yang jelas saya tidak bisa menentukan kapan pengesahannya, hanya memberitahukan mekanisme pengesahan DOB,” jelasnya.

Dia menambahkan, tahun ini, bahkan tahun 2017 mendatang PPS belum pasti disahkan atau dimekarkan menjadi DOB, karena kesulitan dana. Pemerintah sedang darurat anggaran. Pemerintah perlu mengkaji lebih dalam layak atau tidaknya daerah tersebut untuk dimekarkan.

“Tapi mudah-mudahan ekonomi kita membaik, sehingga pembahasan PPS dan DOB lainnya bisa dibahas lagi,” pungkasnya. (uki)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here