Pembentukan Bank Sampah Disambut Kemauan Politik Bupati se-NTB

Ilustrasi Sampah

Mataram (Suara NTB) – Pembentukan bank sampah seluruh desa di NTB disambut kemauan politik para bupati. Dengan adanya dukungan politik dari para kepala daerah, Pemprov optimis seluruh desa dan kelurahan akan terbangun bank sampah pertengahan tahun ini.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si mengatakan, mulai Senin pekan depan pihaknya akan menggelar pertemuan dengan seluruh kepala desa dan  pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Lombok Timur (Lotim). Melalui kebijakan bupati, dana desa akan dialokasikan 10 persen untuk BUMDes.

Iklan

Selanjutnya, BUMDes akan membuka unit usaha bank sampah. Madani menjelaskan kegiatan ini akan terjadwal ke kabupaten lainnya di NTB.

‘’Ternyata sekarang Pemdes serentak bikin bank sampah. Hasil keliling Pak Gubernur, Ibu Wagub ke setiap kabupaten/kota, bupati langsung merespons. Ada kemauan politik kepala daerah di kabupaten/kota,’’ ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 1 Maret 2019 sore.

Sesuai perintah gubernur, kata Madani, pihaknya sedang turun ke lapangan. Yakni sekolah dan Ponpes mensosialisasikan program NTB Zero Waste atau NTB Bebas Sampah 2023. Sekolah-sekolah dan Ponpes diminta juga membentuk bank sampah.

Untuk 995 desa yang ada di NTB, Madani mengatakan sudah memperoleh informasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil). Bahwa semua desa diwajibkan membentuk bank sampah. Pemda kabupaten sudah merespons, dengan digelarnya pertemuan dengan seluruh kepala desa dan pengelola BUMDes se-Lotim pekan depan. ‘’Tinggal kita (Dinas LHK)  fasilitasi kelurahan-kelurahan,’’ katanya.

Sebelumnya, kata Madani, Pemprov menargetkan pembentukan 500 bank sampah sampai 2023 yang mendapatkan dukungan anggaran dari provinsi. Sisanya akan dibentuk Pemda kabupaten.

Tetapi dengan adanya dukungan atau kemauan politik bupati se-NTB. Target pembentukan bank sampah pada 995 desa di NTB akan lebih awal terwujud. Bank sampah akan terbentuk di seluruh desa bahkan kelurahan pada pertengahan tahun ini.

‘’Makanya mulai Senin kita akan keliling, memberikan pelatihan ke desa-desa, pertemuan awal,’’ tandasnya.

Lewat dana desa, Pemdes akan membentuk bank sampah. Sebesar 10 persen dana desa atau sekitar Rp100-150 juta dialokasikan untuk BUMDes. Nantinya BUMDes yang akan membentuk unit usaha bank sampah.

‘’Mudah-mudahan pertengahan tahun sudah terbentuk bank sampah seluruh desa di NTB,’’ pungkasnya.

Sebelumnya, Madani juga mengatakan  keberadaan bank sampah selain membuat lingkungan menjadi bersih juga mendatangkan keberkahan bagi masyarakat. Dinas LHK NTB menghitung apabila seluruh desa dan kelurahan telah berdiri bank sampah.

Maka perputaran uang hasil penjualan sampah plastik ke bank sampah di NTB mencapai Rp480 miliar setahun. Pasalnya, dalam sebulan perputaran uang hasil penjualan sampah plastik di NTB diperkirakan sekitar Rp40 miliar.

‘’Kalau bank sampah bergerak , seluruh desa dan kelurahan. Saya hitung hampir Rp40 miliar sebulan perputaran uang dari sampah plastik saja,’’ sebutnya.

Produksi sampah di NTB dalam sehari sebanyak 3,5 juta Kg. Dari jumlah produksi sampah sebanyak itu, baru 17 persen atau 600.000 Kg yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sisanya, sebanyak 2,9 juta Kg dibuang sembarangan. Jika dikalikan harga jual sampah plastik sebesar Rp2.000 – 2.500 per Kg, maka dalam sebulan perputaran uang hasil penjualan sampah plastik sekitar Rp40 miliar.

Dengan besarnya perputaran uang dari pemilahan sampah plastik ini, Madani mengaku khawatir tak akan bisa dibayar oleh bank sampah. Sehingga sekarang Pemprov menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi).

Dengan adanya nota kesepahaman ini, Adupi akan menampung dan membeli seluruh sampah plastik yang telah masuk ke bank sampah. Bahkan, kata Madani, Adupi juga berencana akan membangun pabrik daur ulang sampah plastik di NTB.

‘’Ke depannya, kalau potensi besar, kapasitasnya mungkin akan dibangun pabrik daur ulang di sini. Begitu bank sampah bergerak, makanya kita kerjasama dengan Adupi,” katanya.

Tahun ini, Pemprov mengalokasikan anggaran dalam APBD murni 2019 untuk membentuk 100 bank sampah di NTB. Sebanyak 100 desa menjadi prioritas dan diberikan bantuan peralatan untuk pengangkutan sampah.

Bank sampah induk diberikan bantuan sekitar Rp300 – 400 juta. Melihat perputaran uang sebesar Rp40 miliar sebulan, maka dana bantuan sebesar itu tak mungkin cukup untuk membayar atau membeli sampah plastik dari masyarakat. Sehingga digandeng Adupi, yang akan membeli berapapun jumlah sampah plastik yang sudah terkumpulkan di bank sampah.

Madani menjelaskan hasil daur ulang sampah yang dilakukan Adupi banyak yang diekspor ke Eropa. Tak menutup kemungkinan, apabila nanti berdiri pabrik daur ulang sampah plastik di daerah ini. Maka NTB akan mengekspor plastik daur ulang.

Madani menambahkan, perputaran uang sebesar Rp40 miliar sebulan itu hanya dari hasil pemilahan sampah plastik. Belum lagi sampah organik yang dapat diolah menjadi pupuk kompos. Ia menyebutkan, 60 persen produksi sampah di NTB merupakan sampah organik. ‘’Teknologi pengomposan kita akan dorong,’’ tandasnya. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional