Pembebasan Lahan Rumah Nelayan Terancam Gagal

Kabid Aset Badan Keuangan Daerah berdiskusi dengan petugas ATR/BPN Kota Mataram terkait pembebasan lahan di dua lokasi di Kecamatan Ampenan, Senin, 3 Desember 2018. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Rencana pembebasan lahan untuk pembangunan rumah nelayan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan terancam gagal. Pemilik lahan tak sepakat dengan harga ditawarkan Pemkot Mataram.

Lahan seluas 2,1 hektar lebih ditawar oleh Pemkot Mataram melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Rp20 juta per are. Asumsi harga itu kata pemilik lahan, Ervanuddin saat harga tujuh tahun lalu. Tawaran harga tersebut perlu dirundingkan kembali bersama keluarganya.

Iklan

“Bukan segitu pasaran harga tanah sekarang. Itu harga tujuh tahun lalu,” kata Ervan dikonfirmasi usai rapat di ruang Asisten I Setda Kota Mataram, Senin, 3 Desember 2018.

Rapat pembebasan lahan ini dihadiri oleh Sekretaris BKD Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, perwakilan dari Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) serta pemilik lahan.

Evan bersikukuh tidak akan melepas tanah miliknya jika harga ditawarkan tak sesuai dengan harga pasaran saat ini. Oleh karena itu, ia meminta Pemkot Mataram melakukan penyesuaian harga.

Perbedaan asumsi harga antara Pemkot Mataram dan pemilik lahan diakui oleh Denny. Dari pertemuan itu belum ada kesepakatan. “Pemilik lahan minta Rp50 juta per are. Tapi anggaran yang kita siapkan Rp20 juta,” sebut Denny.

Dijelaskan Denny, dua lahan yang bakal dibebaskan di wilayah Ampenan. Yakni, lahan seluas 4 are untuk penambahan lahan pemakaman di Bagek Kembar dan pembangunan rumah nelayan di Bintaro.

Konsep pembebasan lahan nelayan diakui, dimulai sejak tahun 2012 lalu. Pemkot terkendala karena pemilik lahan terus menaikkan harga ketika permintaan harga dialokasikan di tahun berikutnya.

“Misalnya sekarang kita anggarankan Rp50 juta. Tahun depan naik lagi jadi Rp60 juta. Yah, bakalan ndak ketemu angkanya,” jawabnya. Dia mengkhawatirkan anggaran pembebasan lahan kembali gagal. Di tahun sebelumnya, pernah gagal dan anggarannya di alokasikan kembali.

Penghitungan asumsi harga tanah tim appraisal belum merilis hasilnya. Anggaran yang telah disiapkan Rp4 miliar. “Tim appraisal sudah turun tapi belum ada kesepakatan,” ucapnya.

Sedangkan, pembebasan lahan pemakaman diakui, tak ada masalah. Harga telah disepakati bersama pemiliknya Rp250 juta.

Pemilik lahan diminta menyiapkan administrasi dan pekan ini pembayaran bisa dicairkan. “Kalau administrasinya lengkap. Mungkin hari Jumat ini sudah bisa dibayar,” demikian kata Denny. (cem)