Pembebasan Lahan Jalan Rusunawa Bintaro Tuntas

Seorang anak asyik bermain sepeda di jalan alternatif menuju lokasi pembangunan Rusunawa Bintaro. Untuk mendukung pembangunan rusunawa khusus nelayan tersebut, Pemkot Mataram telah menyiapkan pembayaran lahan seluas 25 are yang akan menjadi jalan masuk utama. (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Pengadaan jalan pendukung untuk proyek rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Bintaro akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram telah menyiapkan pembayaran lahan seluas 25 are yang dibutuhkan untuk pengadaan jalan tersebut.

“Pembebasan lahan (jalan) untuk Rusunawa Bintaro sudah tuntas, kemarin totalnya Rp2,3 miliar untuk pembayaran ke pemilik lahan,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman saat memberikan keterangan, Rabu,11 Agustus 2021.

Iklan

Biaya pembebasan lahan diambil dari APBD perubahan 2021. Dinas PUPR Kota Mataram menargetkan pembebasan lima bidang lahan dari empat orang pemilik tersebut dapat selesai sebelum akhir tahun mendatang.

Spesifikasi jalan tidak mengalami perubahan, yaitu selebar 10 meter dengan panjang mencapai 225 meter dari Jalan Saleh Sungkar hingga ke lokasi Rusunawa Bintaro. Dengan adanya jalan tersebut, pengembangan rusunawa diharapkan dapat berjalan lebih maksimal kedepannya.

Menurut Mifta, setelah pembebasan lahan selesai dilakukan pihaknya akan memulai pengerjaan jalan pada 2022 mendatang. “Tapi itu perintisannya saja dulu. Sedangkan sisanya kemungkinan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya,” jelasnya.

Berdasarkan koordinasi pihaknya dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram, pengembangan kawasan Rusunawa Bintaro termasuk akses masuk dan sarana pendukungnya memang akan diserahkan pada Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pembuatan jalan tersebut ditujukan untuk mendukung proses pembangunan Rusunawa Bintaro. Mengingat proses pembebasan lahan sempat alot, saat ini disediakan akses alternatif dengan memanfaatkan lahan pinjaman warga sekitar.

Jalan alternatif tersebut diakui Mifta tidak cukup representatif untuk mendukung pengembangan kawasan rusunawa kedepannya. Karena itu, pengadaan jalan disebutnya tetap harus dilakukan.

Sebelumnya Kepala Disperkim Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri menyebut pembukaan jalan masuk yang menjadi wewenang Dinas PUPR Kota Mataram memang sangat dibutuhkan. Terutama untuk mendukung pengerjaan rusun lainnya di kawasan tersebut.

Saat ini, jalan masuk yang tersedia adalah jalan alternatif selebar 4 meter yang dibuat khusus untuk jalur keluar-masuk kendaraan proyek. Di mana lokasi jalan tersebut berada di tanah pinjaman dari warga sekitar.

“Jalan yang sekarang ini juga masih memutar, karena memang sifatnya hanya sementara untuk mendukung konstruksi,” ujar Nazaruddin. Dalam rencana pembangunannya, rusunawa yang dibangun di atas lahan seluas 2,1 hektare tersebut terdiri dari 44 kamar dengan tipe 36 yang utamanya ditujukan untuk menampung masyarakat nelayan yang sempat tergusur dari Pondok Perasi.

“Jadi memang masih jauh dari kebutuhan. Makanya kalau kita bisa dibangunkan jalan masuk 10 meter itu, nantinya kita akan mengajukan tiga rusun lainnya dan utilitas seperti taman, tempat usaha, dan lain-lain untuk masyarakat,” tandasnya. (bay)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional