Pembebasan Lahan di Jalan Catur Warga Dilakukan Tahun Depan

H. Effendi Eko Saswito. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Anggaran pembebasan lahan proyek pelebaran Jalan Catur Warga – Jalan Pendidikan dipastikan tidak terakomodir dalam penyusunan APBD perubahan 2021. Ketua TAPD sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menyebut penambahan anggaran untuk proyek tersebut baru akan diajukan dalam APBD murni 2022 mendatang.

“Rencana untuk menambah alokasi anggaran pembebasan lahan dalam rangka mendukung pelaksanaan pelebaran jalan di Catur Warga itu di APBD murni 2022. Yang sekarang ini masih tetap (memanfaatkan) yang Rp5 miliar saja, karena belum kita eksekusi juga,” ujar Sekda, Jumat, 3 September 2021 .

Iklan

Menurutnya, penambahan anggaran memang diperlukan mengingat anggaran saat ini yang hanya berjumlah Rp5 miliar dipastikan tidak cukup untuk mengakomodir seluruh pembebasan lahan. Terlebih di sepanjang Jalan Catur Warga – Jalan Pendidikan ada 18 are lahan warga yang harus dibebaskan.

“Secara keseluruhan kita belum bisa selesaikan (pembebasan lahan) ini. Tapi kalau penyelesaian jalan secara fisik mungkin bisa saja, itu nanti teknisnya oleh provinsi,” jelasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman menyebut untuk Jalan Catur Warga luas lahan yang harus dibebaskan mencapai 15 are. Sedangkan di Jalan Pendidikan dari rencana awal 59 are menyusut menjadi 3 are yang harus dibebaskan.

Untuk tahap awal, pihaknya akan mengumpulkan seluruh pemilik lahan. Terutama untuk mendengar pendapat terkait rencana pembebasan yang telah melewati tahap penentuan harga oleh tim apresial. Berdasarkan catatan pihaknya, untuk Jalan Catur Warga terdiri dari 24 orang pemilik lahan di wilayah Kelurahan Mataram Timur dan 42 orang di Kelurahan Mataram Barat.

Sebelumnya untuk mempersiapkan pelebaran jalan tersebut 427 pohon peneduh telah ditebang untuk di sepanjang Jalan Catur Warga – Jalan Pendidikan. Jumlah tersebut mengikuti kebutuhan pelebaran hingga 3 meter untuk masing-masing sisi jalan pada perencanaan awal.

Selain itu, dengan banyaknya rumah dan toko yang memiliki jarak sangat dekat dengan badan jalan di sepanjang jalur tersebut pemerintah butuh melakukan pembebasan lahan untuk melanjutkan pengerjaan proyek.

“Kita belum tahu dengan luasan terakhir ini berapa kebutuhan anggaran totalnya. Karena anggaran yang ada sekarang untuk membiayai keseluruhan operasional, pengukuran, appraisal, dan pembebasan lahan. Kemungkinan besar tidak cukup untuk (pembebasan lahan seluruhnya),” sambung Mifta.

Melihat kondisi tersebut, pihaknya memang pesimis pembebasan lahan dapat selesai 2021. Terlebih pengajuan untuk APBD perubahan tidak memungkinkan karena keterbatasan anggaran. “Kita memang tidak mungkin paksa. Karena kondisi keuangan yang tersedia juga kita belum tahu. Kita tunggu saja,” tandas Mifta. (bay)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional