Pembebasan Lahan Bendungan Meninting, Lobar Siapkan Sejumlah Opsi

Kepala BPKAD Lobar,  Joko Wiratno (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) menyiapkan beberapa opsi untuk pembebasan lahan milik warga yang terdampak proyek Bendungan Meninting.  Ada beberapa opsi yang bakal ditempuh pemda, di antaranya ganti rugi berupa uang, relokasi dan mencarikan lahan pengganti bagi warga. Opsi pertama dinilai lebih praktis, sebab pemda tidak susah melakukan appraisal lagi untuk pengganti lahan warga.

‘’Pemda lebih setuju pembebasan lahan dengan ganti rugi berupa uang, artinya warga yang mencari sendiri lahan relokasi,’’ ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar Joko Wiratno, Rabu,  28 November 2018.

Iklan

Menurutnya, jika warga dicarikan lahan pengganti, memakan waktu sebab prosesnya panjang. Pemda mesti melakukan dua kali appraisal, yakni untuk lahan yang dibeli (pembebasan) dan lahan pengganti. Sementara waktu yang ada sangat mendesak. Sama halnya dengan opsi jika warga direlokasi, maka butuh appraisal terhadap lahan untuk relokasi warga. Ditambah lagi kesulitan terjadi benturan antarwarga, karena rebutan posisi lahan. Hal ini jelasnya pernah menjadi pengalaman yang dihadapi oleh pihak BWS.

“Sehingga yang paling mudah, simpel (praktis) langsung ganti rugi saja. Warga mengurus sendiri beli lahan di mana, karena kita juga dikejar waktu dalam pelaksanaan ini jangan sampai batal proyek ini,” ujar Joko.

Jika pemda membelikan lahan warga, ujarnya, dikhawatirkan akan banyak fitnah yang muncul. Karena  itu katanya lebih bagus jika warga menentukan sendiri lahan untuk relokasi. Hal ini menjadi pertimbangan pemda bahwa opsi ganti rugi lebih praktis dan aman.

Menyoal pembebasan lahan kata Joko, sangat mendesak harus dirampungkan pasalnya tahun depan fisik proyek sudah mulai dikerjakan. Sementara tim appraisal untuk menaksir harga lahan yang bakal dibebaskan belum juga terbentuk. Tim appraisal kemungkinan bisa bekerja tahun depan, sehingga pelaksanaan pembebasan lahan bakal paralel dengan proyek fisik bendungan.

Hingga saat ini, proses appraisal masih jauh sebab tim bisa bekerja jika sudah ada peta bidang dan hasil pengukuran. “Appraisal masih jauh. Appraisal belum bisa bekerja sepanjang belum ada peta bidang. Tahun depan baru bisa mulai bekerja,”kata Joko.

Ditegaskannya, pembebasan lahan kewenangan dari Balai Wilayah Sungai (BWS). Sedangkan Pemda menyiapkan appraisal. Sedangkan appraisal belum dibentuk. Saat ini tahapannya pemda baru mengusulkan ke BPN Provinsi untuk pengukuran, hasil pengukuran setelah diketahui luasan baru dilakukan penilaian terhadap luasan lahan, pohon, bangunan dan lain-lain. (her)