Pembayaran Tanah KEK Mandalika Dititip di Pengadilan

H. M. Suhaili FT (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) memutuskan melakukan konsinyasi dalam upaya penyelesaian pembebahasan lahan masyarakat di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika. Dengan menitipkan pembayaran lahan yang berstatus enclave milik warga ke Pengadilan Negeri (PN) Praya, menyusul upaya negosiasi harga lahan dengan warga pemilik lahan menemui jalan buntu.

Menyikapi upaya hukum ITDC tersebut, Bupati Lombok Tengah (Loteng) H. M. Suhaili FT., mengaku itu sebagai upaya terbaik dan terakhir. Untuk bisa segera meyelesaikan proses pembebasan lahan di kawasan The Mandalika secepatnya. Terutama di lahan-lahan yang masuk area proyek pembangunan sirkuit MotoGP.

Iklan

“Prinsipnya kita mendukung. Dan, inilah cara terbaik dan mungkin yang terakhir untuk bisa menuntaskan persoalan pembebasan lahan di kawasan The Mandalika,” terang Suhaili.

Menurutnya, apa yang dilakukan pihak ITDC dengan melakukan konsinyasi sudah sesuai aturan hukum yang ada. Artinya, sebagai bagian dari pemerintah, ITDC dibolehkan untuk menempuh upaya konsinyasi. Terlebih, pembebasan lahan yang dilakukan itu demi mendukung proses pembangunan di kawasan strategis nasional.

Suhaili mengatakan, proses pembebasan lahan tidak boleh terus-terusan dibiarkan berlama-lama. Mengingat, pembangunan di kawasan The Mandalika terus berjalan. Jangan sampai persoalan lahan proyek pembangunan di kawasan tersebut terganggu, apalagi sampai terhambat.

Jadi harus dimaknai, semua pembangunan ini untuk kepentingan bersama. Namun hak-hak warga pemilik lahan tetap harus dihormati. Itulah kenapa sampai ada proses negosiasi. Tapi kalau upaya negosiasi tidak membuahkan hasil, lantaran harga yang diminta terlalu tinggi atau jauh di atas batas maksimal yang ditentukan, maka upaya terakhir yakni dengan melakukan konsinyasi.

“Konsiyasi tidak serta merta dilakukan. Ada tahapan dan prosesnya. Melalui negosiasi harga lahan, jika sudah tidak bisa menemukan kata sepakat soal harga, maka langkah itu bisa dilakukan. Karena pembangunan ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” tegas Suhaili.

Total dana yang sudah didaftarkan ke PN Praya untuk dikonsinyasi kepada pemilik lahan oleh pihak ITDC sekitar Rp16,9 miliar. Akan dibayarkan kepada 9 orang pemilik lahan. Dari total 42 orang pemilik lahan enclave di dalam kawasan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. “Karena ini sudah sesuai aturan hukum, warga harus menerima. Dan, ini semua demi kebaikan serta kelancaran pembangunan di kawasan The Mandalika,” tandas Suhaili. (kir)