Pembayaran Proyek Dermaga Senggigi Berpotensi Pidana

Kondisi poyek Dermaga Senggigi, Lombok Barat, yang mangkrak. (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) diingatkan soal potensi pidana yang nantinya ditimbulkan jika Pemda melakukan pembayaran proyek pembangunan dermaga Senggigi. Jika Pemda membayar sesuai putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebesar 70 persen, maka dinilai tak sesuai dengan hasil perhitungan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan, di mana pogresnya saat proyek ini diputus kontrak sebesar 60,45 persen yang seharusnya dibayarkan. Di satu sisi berdasarkan temuan BPK, kerugian negara dari uang muka dan jaminan pelaksanaan proyek ini mencapai Rp1,4 miliar  yang seharusnya dikembalikan ke daerah.

Ketua DPRD Lobar, Hj Nurhidayah menyayangkan kenapa pemda bisa kalah sengketa proyek dermaga Senggigi. “Saya sayangkan kenapa Pemda bisa kalah. Artinya ini akan menambah lagi beban pemda,” kata dia ditemui di Giri Menang, Kamis, 14 Januari 2021. Menurutnya beban Pemda bertambah berat karena harus membiayai kelanjutan proyek ini. Ditambah lagi Pemda harus membayar proyek itu ke rekanan mengacu putusan BANI. Apalagi di tengah kondisi situasi dan kondisi sulit saat ini, keuangan defisit. Sehingga dengan kekalahan ini, maka beban Pemda bertambah lagi.

Iklan

Ia mengaku belum tahu apa yang menyebabkan Pemda kalah. Namun informasi yang diperoleh, bahwa kekalahan ini salah satunya disebabkan pengawalan Pemda yang lemah. Dari informasi yang diperolehnya, pihak perwakilan Pemda  minim menghadiri persidangan. “Apakah ini benar atau tidak?Tapi kalau kekalahan ini disebabkan ketidakhadiran kita, maka itu menurut saya konyol. Kenapa tidak mengorbankan uang sedikit namun untuk menyelamatkan hal yang lebih besar,” kritik dia. Langkah selanjutnya, pihaknya akan memanggil OPD terkait seperti Dinas Perhubungan. Pihaknya akan mengklarifikasi apa sebenarnya yang menyebabkan kekalahan Pemda itu.

Dikatakan, kalau melihat putusan BANI itu tidak sesuai dengan hasil perhitungan PPK. Sehingga kalau Pemda melakukan pembayaran maka rawan terjadi dampak hukum. Selain itu tidak akan sesuai kontrak, karena dalam kontrak yang dibayar adalah material terpasang, bukan yang sudah ada di lokasi (on side). “Makanya perlu kajian, karena itu kami akan panggil OPD. Dan perlu berkoordinasi dengan bagian hukum seperti apa langkahnya. Jangan sampai salah lagi, karena dampak hukum itu yang berbahaya,” tegas dia. (her)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional