Pembayaran Lahan Enklave Ditarget Tuntas Sebelum WSBK 2021

M. Iqbal. (Suara NTB/yon)

Mataram (Suara NTB) – Tim percepatan penyelesaian permasalahan lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Pujut, Lombok Tengah masih menverifikasi pemilik lahan enklave di area Sirkuit Mandalika. Lahan milik warga yang memiliki alas hak ini akan dibayar. Sekurangnya sebelum dimulainya gelaran World Superbike (WSBK) 2021.

‘’Kita menjamin pembayaran lahan dalam waktu dekat,’’ kata Kapolda NTB Pol Mohammad Iqbal, Sabtu, 22 Agustus 2021 didampingi Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.

Iklan

Pembayaran lahan ini merupakan mekanisme bagi pemilik lahan enklave di kawasan KEK Mandalika. Seperti sebelumnya, pembayaran lahan secara konsinyasi atau dititipkan di pengadilan. Atau disiapkan mekanisme ganti untung dengan pembayaran langsung ke masyarakat.

Iqbal mengidentifikasi, pemilik lahan enklave ini dipastikan mendapatkan haknya sesuai dengan prinsip pengadaan tanah bagi kepentingan umum. ‘’Memang masih ada yang di situ. Tapi bukan yang di lintasan. Di lingkungan sekitar sirkuit,’’ ucapnya.

Pihaknya, yang juga tergabung dalam tim tersebut, melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemilik lahan, luasan lahan, dan dokumen lahan. Namun, Kapolda proses ini memang membutuhkan waktu dan strategi yang tepat.

‘’Perintah Pak Gubernur kemarin untuk melakukan secara persuasif, edukatif, dan humanis. Tim ini sudah saya briefing bersama Pak Danrem kemarin. Kita terus lakukan komunikasi,’’ jelasnya.

Masyarakat Tak Boleh Dirugikan

Sementara, Pemprov NTB menegaskan penyelesaian lahan yang belum dibebaskan di Kawasan Sirkuit Mandalika dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis. Penyelesaian yang win-win solution diupayakan sehingga masyarakat tidak dirugikan.

‘’Insya Allah seiring berjalannya waktu, permasalahan warga yang masih berada di tanah enklave, ada mekanisme penyelesaiaannya,’’ kata Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 22 Agustus 2021.

Dalam proses penyelesaian tersebut, kata Sekda, PemproV NTB dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur didukung Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB dan juga Lombok Tengah pasti akan memberikan solusi terbaik, persuasif dan humanis.

‘’Insya Allah win-win solution pasti diupayakan. Terlebih kita batur tengaq (Lombok Tengah, Red) pasti kedepankan semangat musyawarah sesuai  sesenggak tunjung tilah, aiq meneng, empaq bau. Insya Allah saling menguntungkan secara mutualistik,’’ ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc., juga menegaskan berkaitan dengan tanah masyarakat yang belum dibebaskan, akan diselesaikan dengan baik dan tidak akan merugikan masyarakat.

‘’Kita bangga dengan sirkuit dan MotoGP kita, tapi tetap tak boleh jadi pembenaran untuk merugikan masyarakat. Insya Allah dengan pendekatan yang baik dan dialogis kita akan selesaikan dengan baik,’’ ucapnya.

Gubernur mengatakan, progres pembangunan Sirkuit Mandalika luar biasa. Sehingga, ia optimis Sirkuit Mandalika akan bisa melaksanakan World Superbike yang dijadwalkan 12 – 14 November mendatang.

Di sela-sela pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat di Kawasan Mandalika, Gubernur bersama Kapolda NTB, Irjen Pol. M. Iqbal dan Danrem 162/WB, BrigjenTNI Ahmad Rizal Ramdhani berkesempatan menjajal Sirkuit Mandalika. Pembangunan track utama Sirkuit Mandalika telah rampung pada 16 Agustus lalu.

Dalam keterangan yang disampaikan VP Corporate Secretary PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), I Made Agus Dwiatmika menegaskan,  setiap kegiatan perusahaan milik negara selalu mengikuti aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan seluruh lahan yang masuk dalam HPL atas nama ITDC telah berstatus clear and clean, meski sebagian masih dihuni warga.

Berdasarkan hasil pendataan, masih ada 48 KK yang tersebar di tiga bidang lahan enklave dan 11 bidang lahan HPL ITDC di dalam area Jalan Khusus Kawasan (JKK) atau Sirkuit Mandalika. Sedangkan, untuk tiga bidang lahan enklave, tengah dalam proses pembebasan lahan dengan pemilik lahan yang masuk dalam Penlok .

ITDC optimistis proses akan segera selesai. ITDC menegaskan akan mengedepankan pendekatan humanis dan sosial sehingga sangat menghindari proses gusur atau pindah paksa terhadap masyarakat. (why/nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional