Pembayaran Kerugian Negara, Kejaksaan Kejar Rekanan Kabur

Inilah proyek pembangunan bale budaya di RTH Pagutan. Selain ditemukan ada kerugian negara dalam proses pembayarannya, bangunan ini tidak dilanjutkan alias mangkrak. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan terus mencari alternatif menyelesaikan tunggakan kerugian negara. Salah satunya mengidentifikasi aktivitas usaha rekanan yang diduga kabur. Di sisi lain, organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai cukup kooperatif memberikan keterangan maupun mengembalikan kerugian negara.

Kajari Mataram, Drs. Yusuf, SH., melalui Kasi Datun, I Putu Agus Ary Artha menyebutkan, sebanyak 44 surat kuasa khusus yang diserahkan oleh Pemkot Mataram, untuk menyelesaikan tunggakan kerugian negara. Kerugian negara mulai tahun 2003 merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Totalnya mencapai Rp700 juta lebih.

Iklan

SKK diterima ditindaklanjuti dengan memanggil OPD maupun rekanan atau pihak ketiga. Dari hasil klarifikasi mereka menunjukkan sikap kooperatif. “OPD maupun pihak ketiga semua kooperatif,” kata Ary dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Diakui, sebagian sudah ada yang menyelesaikan tunggakan. Pihaknya belum menghitung berapa total kerugian yang telah disetor ke kas daerah. Saat pemanggilan tercatat Rp70 juta kerugian negara telah dikembalikan. “Kita harus koordinasikan dengan Inspektorat baru tahu berapa yang sudah menyetor ke kas daerah. Nanti ada bukti setoran dari bank,” jelasnya.

OPD maupun pihak ketiga diberikan waktu selama sebulan untuk menyelesaikan tunggakan. Ary menegaskan, rekanan yang kabur tetap akan kejar. Pihaknya akan mencari alamat pemilik perusahaan, aktivitas usaha dan lainnya. Bahkan, identitas perusahaan akan dicek di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Dia tidak memungkiri rekanan bermasalah menjalankan modusnya dengan mengubah nama perusahaan. Pihaknya tidak akan kehabisan akal mengidentifikasi pemilik perusahaan agar mudah terdeteksi. “Pokoknya tetap kita akan cari. Pak Kajari sendiri menargetkan tahun 2021 ini, Mataram zero tunggakan kerugian negara,” ucapnya.

Catatan Suara NTB, tunggakan kerugian negara belum selesai di antaranya pembangunan bale budaya di kompleks ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp200 juta. Demikian juga, penembokan pagar di RTH Pagutan juga menjadi temuan. Berikutnya, aset diduga dikuasai oleh mantan anggota Dewan Kota Mataram. Aset berupa laptop, ipad dan handytalky diperkirakan mencapai Rp300 juta lebih. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional