Pembayaran Insentif Nakes Diatensi Kemendagri

Ibnu Salim. (Suara NTB/why)

PEMBAYARAN insentif tenaga kesehatan (Nakes) menjadi atensi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Inspektorat NTB telah meminta Inspektorat Kabupaten/Kota agar segera melaporkan progres pembayaran insentif nakes ke provinsi untuk disampaikan ke Kemendagri.

‘’Itu menjadi atensi Kemendagri. Aspek pengawasan, bagian yang diatensi oleh APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah). Karena sebelum pembayaran direview oleh APIP. Setelah itu baru dibayar,’’ kata Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, S.H., M. Si., dikonfirmasi di Mataram, Senin, 19 Juli 2021.

Iklan

Ibnu menjelaskan, pembayaran insentif nakes di masing-masing kabupaten/kota diawasi oleh Inspektorat setempat. Inspektorat provinsi melakukan supervisi atas apa yang dikerjakan Inspektorat kabupaten/kota.

Terkait masih banyaknya insentif nakes yang belum dibayar di kabupaten/kota, Ibnu mengatakan hal inilah yang sedang dievaluasi. ‘’Apa kendalanya. Kita minta laporannya dari Inspektorat kabupaten/kota ke Inspektorat Provinsi, akan kita tembuskan ke Kemendagri,’’ jelasnya.

Ia mengatakan, semua dana penanganan Covid-19 menjadi atensi APIP. Pihaknya meminta agar pembayaran insentif nakes jangan sampai terlambat. ‘’Itu salah satu indikator dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah penuntasan pembayaran insentif nakes,’’ terangnya.

Sebelumnya, NTB menjadi salah satu provinsi yang mendapat teguran Mendagri terkait dengan rendahnya realisasi insentif nakes. Catatan Mendagri, realisasi insentif nakes di NTB yang bersumber dari refocusing 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2021, baru 13,8 persen dari anggaran sebesar Rp49,5 miliar.

Namun, hal tersebut sudah diklarifikasi oleh Pemprov NTB. Pemprov menyebutkan realisasi pembayaran insentif nakes di Pemprov NTB sudah mencapai 41,24 persen. Data yang dipakai Mendagri adalah SPM sampai tanggal 30 Juni, sementara laporan Pemprov NTB sampai tanggal 15 Juli sudah di atas 41 persen.

Dari anggaran insentif nakes sebesar Rp49,5 miliar lebih, Pemprov telah mencairkan sebesar 41,24 persen atau Rp20,4 miliar lebih. Dengan rincian, insentif nakes RSUD NTB, dari anggaran Rp33,85 miliar lebih, telah direalisasikan sebesar Rp16,23 miliar lebih.

Kemudian, insentif nakes RS Manambai Sumbawa, dari anggaran sebesar Rp11,2 miliar lebih, telah direalisasikan sebesar Rp3,9 miliar lebih. Selanjutnya, insentif nakes RSJ Mutiara Sukma, dari anggaran sebesar Rp3,69 miliar lebih, telah direalisasikan Rp274 juta lebih dan insentif nakes Dinas Kesehatan, dari anggaran sebesar Rp750 juta, realisasinya masih nol.

Bahkan, ada lagi tambahan pembayaran insentif nakes RS Manambai sebesar Rp887 juta. Sehingga,  total realisasi insentif nakes untuk Pemprov NTB sudah mencapai Rp21,303 miliar. Sementara, insentif vaksinator telah direalisasikan sebesar Rp746,74 juta.

Untuk penanganan Covid-19 bidang kesehatan, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp118,05 miliar lebih pada tahun 2021. Pertama, penanganan Covid-19 sebesar Rp63,39 miliar. Dengan rincian belanja tidak terduga sebesar Rp62,18 miliar dan belanja program di BPBD sebesar Rp1,2 miliar.

Kedua, dukungan vaksinasi sebesar Rp4,9 miliar lebih. Ketiga, insentif nakes Rp49,5 miliar dan belanja kesehatan lainnya sebesar Rp230 juta lebih. Secara keseluruhan, jumlah realisasi belanja penanganan Covid-19 bidang kesehatan lingkup Pemprov NTB telah mencapai Rp25,28 miliar atau 21,42 persen. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional