Pembatasan ASN Masuk Kantor Tunggu Edaran Gubernur

H. Lalu Hamdi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB memastikan segera melakukan pembatasan ASN yang masuk bekerja di kantor sesuai zonasi penyebaran Covid-19 di Kabupaten/Kota. Penerapan kebijakan pembatasan ASN yang masuk kantor tinggal menunggu surat edaran ditandatangani Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc.,

Surat edaran Pak Gubernur sedang proses tandatangan. Kita akan laksanakan (pembatasan ASN masuk kantor), kata Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. H. Lalu Hamdi, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 21 September 2020.

Iklan

Hamdi menjelaskan, Surat Edaran Menteri PANRB No. 67/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Dalam surat edaran tersebut, mengatur tentang sistem kerja baru bagi ASN dilakukan dengan mengatur kehadiran jumlah pegawai yang bekerja dari kantor atau work from office (WFO) berdasarkan kategori zonasi risiko kabupaten/kota.

Karena surat edaran tersebut ditujukan juga ke bupati/walikota. Maka Pemda Kabupaten/Kota juga berkewajiban menindaklanjutinya. Surat itu ditujukan kepada gubernur, bupati/walikota. Dia yang akan mem-break down lebih lanjut di daerah masing-masing. Pak Gubernur membuat surat edaran untuk OPD lingkup Pemprov NTB, jelasnya.

Pembatasan ASN yang masuk kantor dengan tujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hamdi mengatakan, penerapan pembatasan ASN Pemprov yang masuk kantor akan melihat zonasi risiko penyebaran Covid-19 di masing-masing kabupaten/kota.

Apabila, kantor OPD Pemprov NTB berada di Lombok Tengah dan Dompu yang saat ini masuk zona kuning, maka ASN yang masuk kantor dibatasi 75 persen. Sementara, jika kantor OPD Pemprov berada di kabupaten/kota yang berada di zona oranye, maka pembatasan ASN yang masuk kantor sebesar 50 persen.

Berdasarkan surat edaran Menteri PANRB, bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus Covid-19, jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau WFO paling banyak 100 persen. Sementara untuk wilayah berkategori risiko rendah, jumlah ASN yang melaksanakan WFO paling banyak 75 persen.

Untuk instansi pemerintah pada wilayah berkategori risiko sedang, jumlah ASN yang melakukan WFO paling banyak 50 persen. Sedangkan untuk yang berisiko tinggi, jumlah pegawai yang WFO paling banyak 25 persen. (nas)