Pembangunan Vila Tak Berizin

0
Madani Mukarom (Suara NTB/dok)

SELAIN intensitas curah hujan yang ekstrem, pembangunan vila di sejumlah perbukitan di daerah Batulayar Lombok Barat (Lobar) diduga berkontribusi memicu terjadinya banjir bandang. Pembangunan vila sesuai persyaratan izin lingkungan kadang-kadang disepelekan.

‘’Ke depan perlu pengawasan yang ketat terkait izin lingkungannya. Karena dalam izin lingkungan ada hal-hal yang dipersyaratkan. Ini yang rata-rata masih dianggap sepele,’’ kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F., M.Si., dikonfirmasi di sela-sela mendampingi Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengunjungi lokasi banjir bandang di Desa Batulayar Utara Kecamatan Batulayar Lobar, Selasa, 7 Desember 2021.

Madani mengatakan, di daerah perbukitan Batulayar memang banyak berdiri vila. Memang, kata Madani, pembangunan vila tersebut berada di lahan milik masyarakat. Tetapi kedepan pembangunan vila termasuk pemukiman masyarakat harus memenuhi persyaratan izin lingkungan.

Dikatakan, kondisi hutan di Kawasan Rinjani Barat masih cukup bagus. Namun yang perlu dikendalikan dan perlu pengawasan adalah pembangunan vila-vila di perbukitan agar memenuhi persyaratan atau izin lingkungan.

“Pengaturan vila-vila itu kedepan dan drainase perlu diperbaiki. Di atas banyak berdiri vila sehingga resapan air berkurang. Seharusnya dibuat sumur atau lubang biopori di setiap vila atau rumah sehingga meresap airnya kalau hujan,” terangnya.

Madani mengatakan lubang biopori harus diperbanyak. Minimal dalam setiap rumah atau vila dibuat 10 lubabg biopori. Saat ini, kata Madani, tidak ada sama sekali lubang biopori yang dibuat. Begitu juga drainase di daerah tersebut juga tidak ada.

Sementara itu, banjir yang terjadi di Pulau Sumbawa, kata Madani memang disebabkan kerusakan hutan. Mulai dari Plampang Kabupaten Sumbawa hingga Bima, kondisi hutan memang gundul. Bukan hanya hutan, perbukitan juga gundul.

Ia menyebutkan luas kawasan hutan yang gundul dan beralihfungsi menjadi lahan tanaman semusim mencapai 96 ribu hektare di NTB. Sedangkan jika ditambah dengan hutan yang kritis sekitar 150 ribu hektare lebih.

Sehingga dalam program NTB Hijau, target penghijauan sebesar 150 ribu hektare lebih.  Dari luar kawasan hutan yang gundul dan kritis, saat ini sudah ditanami sekitarc35 persen atau 40 ribu hektare lebih. (nas)