Pembangunan Rusunawa Terancam Gagal

Pengungsi, Penggusuran, Penggusuran Pondok Prasi

Mataram (Suara NTB) – Rencana pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) nelayan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, terancam gagal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sampai saat ini belum menerima proposal pengajuan dari Pemkot Mataram.

Respon Kementerian PUPR membuat Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh terkejut. Pasalnya, Walikota sebelumnya telah menerima laporan dari stafnya bahwa proposal usulan pembangunan rusunawa telah disampaikan sejak lama. “Pak Wali kaget juga di sana (Jakarta, red). Tapi beliau berusaha tahan diri,” kata sumber Suara NTB, Selasa, 11 Februari 2020.

Iklan

Sumber tersebut juga mengaku heran. Selama ini, laporan disampaikan ke Walikota bahwa pengajuan proposal pembangunan rusunawa nelayan khusus bagi pengungsi di Pondok Perasi telah diajukan. Faktanya, setelah dicek langsung ke Kementerian PUPR malah tidak ada proposal yang masuk.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H. M. Kemal Islam membantah bahwa proposal pengajuan pembangunan rusunawa tidak dikirim ke Kementerian PUPR. Arsip bukti pengiriman dokumen masih disimpan rapi. “Ini masih ada kok arsipnya. Siapa bilang kita tidak pernah kirim,” kata Kemal sambil meminta stafnya memperlihatkan proposal dimaksud.

Pemkot Mataram terus memperjuangkan pembangunan rusunawa tersebut. Di satu sisi, pihaknya juga memaklumi bahwa Kementerian PUPR sedang fokus menyelesaikan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus. Anggaran digelontorkan untuk pembangunan ke NTB saja diperkirakan mencapai Rp2 triliun untuk menyelesaikan sarana pendukung untuk persiapan penyelenggaraan MotoGP 2021 mendatang.

Batalnya pembangunan rusunawa pengungsi akan membuat para pengungsi menjadi korban. Kemal mengatakan, pemkot membangunkan hunian sementara lebih bagus dan representatif. Dengan harapan, warga betah tinggal di sana. Kalaupun pemerintah memaksimalkan membangun rusunawa tidak cukup mengakomodir secara keseluruhan.

“Mereka juga akan bertahan di sana. Sampai terus pembangunan rusunawa jadi,” tandasnya.

Secara estimasi kebutuhan anggaran pembangunan satu twin blok rusunawa diperkirakan menelan biaya Rp18 miliar – Rp20 miliar. Khusus di NTB, direkomendasikan hanya membangun rusunawa tiga lantai. Dengan tipe kamar 36. Satu twin blok berisi 45 kamar.

Kebijakan lain sambung Kemal, pemerintah berencana mengkaji ulang rencana pembangunan rusunawa tersebut. Berdasarkan pertimbangan beberapa ahli untuk rumah nelayan tidak cocok dibangunkan rusunawa. Opsinya adalah rumah tapak. Rumah tapak demikian kata Kemal, membutuhkan lahan cukup luas. Sementara,lahan dimiliki Pemkot Mataram terbatas dan harga lahan sangat tinggi untuk menyediakan lahan untuk rumah tapak. (cem)

Kondisi anak-anak di lokasi pegungsian warga Pondok Perasi, Selasa, 11 Februari 2020. Warga pondok perasi sudah tinggal selama dua bulan di lokasi pengungsian. Sampai saat ini, Pemkot Mataram belum bisa memastikan terkait pembangunan Rusunawa nelayan untuk warga Bintaro dan Warga pondok Perasi.(Suara NTB/viq)