Pembangunan Rumah Rusak Berat Lamban

Rakor membahas percepatan pembangunan rumah rusak berat di STIP Banyumulek, Selasa, 12 Maret 2019. Gubernur mengusulkan ke pemerintah pusat agar semua fasilitator berada di bawah komando Pemda. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menggelar rapat koordinasi (Rakor) percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) terutama rumah rusak berat korban gempa bersama pada aplikator atau pengusaha di Science Techno Industrial Park (STIP) Banyumulek, Lombok Barat, Selasa, 12 Maret 2019.

Dalam rakor yang juga dihadiri Danrem 162/WB, Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MT dan Kepala Dinas Perkim NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT terungkap bahwa masih ada sumbatan atau kendala dalam upaya percepatan pembangunan huntap terutama rumah rusak berat.

Iklan

Gubernur NTB yang dikonfirmasi usai pertemuan mengatakan kendala percepatan pembangunan rumah rusak berat berkaitan dengan masalah fasilitator. Seperti diketahui, untuk perbaikan rumah rusak berat, fasilitator yang mendampingi masyarakat korban gempa berada di bawah Kementerian PUPR. Sedangkan untuk perbaikan rumah rusak ringan dan sedang, fasilitator yang menjadi pendamping masyarakat berada di bawah komando Pemda dalam hal ini Korem 162/WB.

Gubernur mengatakan, fasilitator yang berada di bawah Kementerian PUPR dan fasilitator yang berada di bawah komando Pemda belum sinkron chemistry-nya. Sehingga pada waktu itu,  gubernur langsung menelepon Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo agar semua fasilitator yang mendampingi masyarakat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di bawah komando Pemda.

‘’Kita usulkan dikomandoi daerah atau TNI. Untuk mempermudah saja. Saya coba ke Menteri PUPR, Kepala BNPB, Pak Wapres. Saya kira Kementerian PUPR tak akan mempermasalahkan. Karena dalam praktiknya mereka dengan senang hati diajak koordinasi,’’ kata Gubernur.

Terkait usulan agar semua fasilitator dikomandoi daerah, gubernur mengatakan Kepala BNPB akan berbicara dengan Menteri PUPR. Menurutnya, perlu langkah-langkah percepatan dalam pembangunan huntap. Apalagi rencananya, Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) akan berkunjung melihat progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 1 April mendatang.

Danrem 162/WB, Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, pertemuan yang dilakukan tersebut dalam rangka percepatan pembangunan huntap terutama yang rumah yang rusak berat. Memang, kata Danrem, jika melihat progres pembangunan sampai sekarang sudah cukup signifikan. Namun, pemerintah daerah menginginkan agar lebih cepat lagi.

‘’Untuk lebih cepat lagi, kita selesaikan masalah-masalah yang dihadapi, diantaranya fasilitator. Tidak adanya keseragaman fasilitator di lapangan khusus rumah rusak berat. Ini kita mau benerin fasilitator ini,’’ katanya.

Dalam rapat koordinasi tingkat atas, upaya-upaya percepatan telah disetujui gubernur, BNPB dan Kementerian PUPR. Tetapi dalam pelaksanaannya, perwakilan Kementerian PUPR yang membawahi fasilitator rumah rusak berat tak mentransfer informasi kepada fasilitatornya.

Dikatakan, dalam minggu ini akan kembali dibuka layanan satu pintu di lapangan. Sehingga progres pembangunan rumah rusak berat semakin meningkat. Seperti yang pernah dilakukan pada saat percepatan rehabilitasi rumah rusak sedang dan ringan.

‘’Kenapa tidak menggunakan cara  seperti fasilitator rusak sedang dan ringan. Itu antara fasilitator sipil dan TNI/Polri bergabung mereka. Tak ada masalah,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana  BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT mengatakan aplikator atau pengusaha rumah tahan gempa diminta segera turun melakukan sosialisasi ke masyarakat atau Pokmas yang sudah terbentuk. Pemda bersama Korem akan memfasilitasi dengan  membuat layanan satu pintu dalam satu lokasi.

‘’Kami ingin semua fasilitator mendengarkan apa yang menjadi kearifan lokal. Dengarkan kami yang di daerah, untuk percepatan,’’ katanya.

Rum mengatakan, layanan satu pintu akan dibuka di semua lokasi. Terutama di daerah-daerah yang paling banyak rumah rusak berat. Seperti Lombok Utara, Lombok Barat dan Lombok Timur. Dalam upaya percepatan ini diharapkan fasilitator yang berada di bawah Kementerian PUPR dapat bekerjasama melakukan percepatan.

‘’Untuk rekomendasi RTG diberikan oleh daerah. Tapi ada satu, dua fasilitator rekompak menolak rekomendasi itu. Padahal itu keputusan Wapres. Kita harapkan teman PUPR membantu kami,’’ harapnya.

Rum menjelaskan, progres pembangunan huntap sampai 11 Maret 2019. Disebutkan, jumlah huntap yang sudah selesai dibangun sebanyak 1.195 unit dan dalam proses pembangunan sebanyak 12.106 unit.

Dengan rincian Risha yang sudah selesai dibangun sebanyak 452 unit, Rika 182 unit, Riko 374 unit, individu/swasta sebanyak 187 unit. Untuk Risha di Lombok Barat yang sudah selesai dibangun sebanyak 104 unit, Lombok Tengah 147 unit, Lombok Timur 120 unit, Lombok Utara 65 unit, Kota Mataram 12 unit, Sumbawa 3 unit dan Sumbawa Barat 1 unit.

Untuk Rika di Lombok Timur  yang sudah selesai dibangun 147 unit, Lombok Utara 5 unit, Sumbawa 12 unit dan Sumbawa Barat 18 unit. Sedangkan untuk Riko yang sudah selesai dibangun di Lombok Barat 39 unit, Lombok Tengah 184 unit, Lombok Timur 53 unit, Kota Mataram 1 unit. Sumbawa 4 unit dan Sumbawa Barat 93 unit. Sementara RTG yang selesai dibangun individu/swasta di Lombok Barat 49 unit, Lombok Timur 59 unit, Lombok Utara 30 unit, Kota Mataram 3 unit dan Sumbawa Barat 46 unit. (nas)