Pembangunan PLTGU Bagek Kembar, RTRW Kota Mataram Disesuaikan

Mataram (Suara NTB) – Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram yang disahkan akhir bulan April 2017 kemarin, telah menjawab polemik pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Lombok Peaker, di Bagek Kembar, Ampenan.

PLTGU berkapasitas 150 Megawatt (MW) itu selama ini mendapat sorotan karena dituding lokasinya tidak sesuai RTRW Kota Mataram, otomatis mendapat lampu hijau. Tinggal, PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara melanjutkan pembangunannya.

Iklan

“Lender dari Finlandia akan melakukan survei. Pendanaannya kita minta dari Bank Finlandia,” kata General Manager PLN UIP Nusa Tenggara, Djarot.

Seperti diketahui beberapa kawasan ditetapkan dalam aturan baru tersebut berdasarkan peruntukannya. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pun menyebut perubahan aturan ini dihajatkan untuk mengakomodir kebutuhan pemerintah. Namun pada prinsipnya revisi dilakukan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan dan pembangunan di Kota Mataram.

Hasil revisi ini belum mulai diterapkan. Dokumen tersebut harus diajukan dulu ke Gubernur NTB untuk meminta persetujuan atau evaluasi. Jika dalam proses itu ada catatan dari Pemprov NTB, maka pihaknya siap melakukan penyempurnaan sebelum resmi diundangkan dan diberlakukan di Kota Mataram.

Salah satu yang diatur dalam Perda RTRW terbaru ini ialah penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini untuk mengendalikan alih fungsi lahan dan mewujudkan ketahanan pangan. Selain itu ditetapkan juga kawasan pariwisata MICE (pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran).

Djarot mengatakan, jika diibaratkan sebagai kendaraan, PLTGU Lombok Peaker telah miliki pelat nomor, tinggal menunggu STNK diterbitkan. Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah menuntaskan izin lingkungan dan Amdal.

Jika revisi RTRW telah diberlakukan, otomatis seluruh proses pembangunan konstruksi pembangkit akan dilakukan. Pengesahan RTRW ini sekaligus akan dijadikan acuan oleh lender untuk menyalurkan pembiayaan pembangunan konstruksi.

Jika prosesnya cepat, otomatis pembangunan fisik proyek secepatnya dilakukan. Dan targetnya tuntas pada 2018 mendatang. “Jika sampai bulan Juni belum diberlakukan RTRW, otomatis PLTGU Lombok Peaker akan molor selesainya, bisa setelah tahun 2018,” ujarnya.

General Manager PLN Wilayah NTB, Mukhtar mengatakan, pertumbuhan kebutuhan listrik di Provinsi NTB cukup tinggi, melebihi pertumbuhan kebutuhan nasional.

“Kebutuhan listrik di NTB setahun lebih dari sepuluh persen. Ini tertinggi di Indoseia. Kalau tidak diimbangi dengan penyediaan pembangkit listrik, bisa defisit. Salah satu pembangkit kapasitas paling besar adalah PLTGU Lombok Peaker yang kita harapkan,” ujarnya. (bul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here