Pembangunan Lumbung Pangan, Bakorluh KLU Bantah Anggaran Spekulatif

Tanjung (Suara NTB) – Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kelautan perikanan (BKP4K) Kabupaten Lombok Utara (KLU) membantah pembangunan lumbung pangan tahun 2016 berasal dari anggaran yang bersifat spekulatif. BP4K mengklaim pihaknya berani mengeksekusi kegiatan karena anggaran tersebut sudah tertuang di DPA Badan.

Kepala BP4K KLU, Nurtha Dharma Sucaka, kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin, 24 Oktober 2016 mengungkapkan pembangunan lumbung pangan di KLU bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) pemerintah pusat. Pada APBD murni 2016, anggaran ini sudah tercantum hanya saja tak bisa dieksekusi lantaran adanya kekurangan dalam proses pemberkasan ke pusat. Anggaran tersebut lantas dialihkan ke APBD P 2016.

Iklan

“Kami berani mengeksekusi pembangunan lumbung pangan sebanyak 7 unit, karena dananya sudah jelas ada di DPA. Sejak awal kita sudah lakukan pemetaan, karena belanja barang ini masuk komponen hibah yang diserahkan ke masyarakat,” ungkap Nurtha.

Adapun proyek fisik baru bisa dilakukan setelah pihaknya di BP4K berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Terkesan lambat dilaksanakan pada periode APBD dikarenakan saat dieksekusi, pusat meminta tambahan syarat yaitu mencantumkan nama-nama kelompok penerima bantuan tersebut.

Mendampingi Kepala Badan, Kabid Penyuluhan, Sukandar, SP, menguatkan jika dana ini dipastikan masuk dalam APBD 2016. Setelah melengkapi syarat pusat, barulah kegiatan dilakukan. Namun demikian, kegiatan itu baru dapat dilakukan melalui APBD P sehubungan pengalihan dana itu dari APBD murni ke APBD P 2016.

“Kita bangun dulu tidak masalah, nanti dibayarkan pada APBD P. Pengerjaannya di lapangan ada yang 60 persen sampai 70 persen,” katanya

Baik Nurtha dan Sukandar, keduanya mengakui BP4K sama sekali tidak terlibat dalam proses Penunjukan Langsung (PL) kegiatan lumbung pangan itu. Seluruh item proyek diserahkan ke Sekretariat Daerah untuk diproses.

“Satu unit lumbung nilainya Rp 117,5 juta, rinciannya Rp 87,5 juta untuk lumbung dan Rp 30 juta untuk lantai jemur,” tambahnya.

Di KLU, pembangunan Lumbung Pangan tahun 2016 menyasar 4 Kecamatan. Kecuali Kecamatan Pemenang, BP4K tak bisa mengalokasikan karena tak ada kelompok yang mampu menyediakan lahan. Sebaliknya di 4 kecamatan lain, alokasinya masing-masing 1 lumbung di Sambik Elen (Bayan),  Loloan (Bayan), Mumbul Sari (Bayan), Dangiang (Kayangan), Beraringan (Kayangan), Genggelang (Gangga) dan Kapu (Jenggala – Tanjung). “Dari 11 kelompok yang mengajukan proposal, yang muncul di DPA hanya 7. Kita jamin bahwa pembangunannya sudah sesuai dengan alur kas dan jumlah anggaran,” demikian Sukandar.

Sebelumnya, Anggota Banggar DPRD KLU, Ardianto, SH., mengakui telah menerima laporan dari kontraktor yang mengeluhkan kejelasan pembayaran pengerjaan lumbung tersebut. Keluhan ini semakin menguat setelah dalam APBD murni 2016, kegiatan tersebut tak juga dikerjakan. “Sumber yang menyampaikan ke kami, pembayaran kegiatan ini dilakukan di APBD P. Nah kita tidak ingin kegiatan ini berkorelasi dengan dana Silpa Rp 3 miliar yang belum dimasukkan oleh TAPD, apalagi kegiatan ini lepas dari konsentrasi pembahasan di APBD maupun APBD P,” demikian Ardianto. (ari)