Pembangunan Lapak Kuliner Ikan Berpotensi Batal

H. Mahmuddin Tura. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menggelontorkan anggaran Rp2 miliar untuk pembangunan atau penataan lapak kuliner ikan ke Kota Mataram. Namun persyaratan adminstrasi dan lahan yang belum tersedia menjadi kendala, sehingga program tersebut terancam batal.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menerangkan, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menawarkan akan menggelontorkan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk penataan dan atau pembangunan lapak kuliner ikan. Kementerian memberikan 13 persyaratan yang mesti dipenuhi oleh Pemkot Mataram. Di antaranya adalah lokasi atau lahan berada di pinggir pantai, lahan milik pemerintah daerah, memiliki akses masuk serta sarana prasarana pendukung lainnya.

Iklan

Program pemerintah pusat langsung dibahas bersama instansi teknis. Rupanya, persyaratan yang diajukan Kementerian Kelautan dan Perikanan agak sulit dipenuhi. Pemkot Mataram minimal menyiapkan detail engineering design (DED) atau perencanaan. “Perencanaan ini yang agak sulit kita penuhi,” kata Mahmuddin ditemui di ruang kerjanya,Selasa, 2 Maret 2021.

Kebutuhan perlu disiapkan adalah izin mendirikan bangunan (IMB). Syarat pengurusan IMB harus memiliki surat keterangan rencana kota, kajian lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan persyaratan administratif lainnya.

Sedangkan, struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah disampaikan Mahmuddin, tidak menganggarkan hal itu. Otomatis anggaran Rp2 miliar yang akan digelontorkan pemerintah pusat mengambang. “Kita tidak bisa mengatakan batal karena belum ada informasi kemungkinan ada kebijakan lainnya,” terangnya.

Jika tidak ada perubahan kebijakan lanjutnya, terbentunya persyaratan adminsitrasi kemungkinan anggaran pembangunan atau penataan lapak kuliner ikan terancam batal. Pola ditawarkan pemerintah pusat adalah anggaran serta pengerjaan program dilakukan sendiri. Pemerintah daerah menyiapkan lokasi serta sarana – prasarana lain sebagainya. Dia mengharapkan persyaratan administrasi bisa segera disusun meskipun anggaran dialokasikan di APBD perubahan. “Sebenarnya ndak besar anggaran sekitar Rp150 juta. Tapi tergantung dari pemerintah pusat semua,” demikian kata dia. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional