Pembangunan KIHT Diharapkan untuk Pusat Industri Tembakau Rajang

Bangunan baru Pasar Paok Motong Lombok Timur yang akan masuk kawasan KIHT.(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Upaya Pemprov NTB menekan laju peredaran rokok ilegal dan memaksimalkan pemasukan cukai Negara, salah satu jalannya adalah melalui Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Infrastruktur ini akan dibangun di eks Pasar Paok Motong, Kecamatan Masbagik Lombok Timur.

Dalam master plan pembangunan, perencanaan   KIHT ini akan jadi pusat industrialisasi tembakau Rajang. Mengingat Lombok Timur  sebagai penghasil produksi tembakau terbesar di NTB, juga jadi pusat produksi tembakau Rajang.

Iklan

Harapan ini dikemukakan Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Lotim, Marepudin. Dikatakannya, saat ini Dinas Pertanian (Distan) Lotim masih menunggu dua toko yang belum menyelesaikan Hak Guna Pakai (HGP) di lokasi tersebut. Apabila rencana ini terwujud tanpa adanya kendala, maka tempat pengolahan tembakau rajangan ini akan menjadi yang pertama di Provinsi NTB.

“Sesuai dengan rencana, pabrik pengolahan tembakau akan mulai dibangun tahun ini. Saat ini sedang dilaksanakan tender. Kita sudah siap mempunyai produk rokok sendiri, sehingga ke depan kita mempunyai dua sumber PAD yakni dari pengolahan dan produksi,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, berdirinya tempat pengolahan tembakau itu, nantinya dapat membantu para petani tembakau rajangan yang ada di Lotim. Distan Lotim bersama dengan provinsi akan menyusun lebih dalam mengenai pedoman pelaksanaan pengolahannya ketika pembangunannya sudah rampung.

Tembakau Rajang adalah tembakau yang dihasilkan dari proses pengirisan tipis-tipis dengan cara manual untuk menjadi bahan baku kretek. Alat yang disebut Rajangan ini banyak ditemukan di rumah rumah warga, industri kecil di NTB.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Muhammad Riadi merespon keinginan Distanbun Lombok Timur tersebut. Karena itu, diharapkan dengan KIHT dapat meningkatkan kualitas Hasil Tembakau para petani yang ada.

Sehingga seperti produk Hasil Tembakau unggulan yaitu tembakau Senang   yang mampu memproduksi rokok atau cerutu di NTB tanpa mengirimkan keluar pulau untuk diolah lebih lanjut.

Dengan upaya peningkatan kualitas ini akan meningkatkan daya jual dan konsumen tembakau Lombok semakin banyak sehingga mendorong pemulihan ekonomi nasional dari sektor Tembakau.

Kehadiran KIHT adalah dalam upaya  mendukung program unggulan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB Dr. H. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Menurut rancangan Bappeda Provinsi NTB, anggaran pembangunan KIHT mencapai Rp 15 miliar bersumber dari DBHCHT dengan  pemanfaatan melalui skema 50 persen peruntukan  kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan  KIHT juga sebelumnya diungkapkan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si.,

Lokasi tersebut bakal dibangun pabrik yang menjadi pusat pengolahan tembakau rajang. Pembangunan ini direncanakan mulai dibangun tahun ini.

Selain pengembangan industrialisasi tembakau, juga menekan peredaran rokok dan cukai Ilegal.

“Dengan adanya KIHT diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB Muhammad Husni.

Husni menjelaskan tujuan pembangunan KIHT yaitu, menarik pabrik-pabrik rokok lokal atau UMKM yang ilegal untuk mendapatkan pembinaan. Selain dibina pengembangan usaha, perusahaan rokok lokal juga dibina bagaimana proses perizinan lengkap di KIHT.

Pembangunan KIHT menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).  Sepakat dengan Pemprov NTB, Kemenkeu RI  melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) mendorong kehadiran KIHT  untuk menarik pabrik-pabrik rokok lokal atau UMKM yang ilegal untuk mendapatkan pembinaan.

“Selain dibina pengembangan usaha, perusahaan rokok lokal juga dibina bagaimana proses perizinan lengkap di KIHT,” kata Kepala Seksi Alokasi DBH Pajak Direktorat Dana Transfer Umum DJPK, Tohjaya.

Pembangunan KIHT menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), merupakan bagian dari 50 persen alokasi untuk  kesejahteraan masyarakat.

Terkait pembangunan KIHT ini menurut Tohjaya, relevan dengan sejumlah program dalam DBHCHT. Seperti program  peningkatan kualitas  bahan baku dan bidang penegakan hukum.

“Dan kedepan saya berharap pembentukan KIHT di Lombok ini segera terwujud,” jelasnya.

Dengan begitu, ada dua keuntungan besar yang diperoleh daerah dalam skala jangka pendek dan jangka panjang.  Pertama, dijelaskannya, pemantauan produksi tembakau sebagai barang kena cukai lebih efektif karena terbangun dalam satu kawasan. Lewat KIHT, Pemda akan membantu pertumbuhan UMKM produksi tembakau. (tim)  

Advertisement