Pembangunan Huntap, Wabup Lotim : Jauh Panggang dari Api

Wabup Lotim,  H. Rumaksi Sjamsudin (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Pembangunan rumah tahan gempa (RTG) atau hunian tetap (huntap) untuk para korban gempa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dinilai jauh panggang dari api. Dari 9 ribu lebih rumah rusak berat yang seharusnya dibangun, faktanya hanya 10 yang sudah.

Hal ini dinyatakan Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin di Selong, Kamis,  17 Januari 2019. Diakuinya, pascadilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati, H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi bergerak cepat melakukan penanganan. Bupati sampai menginap di rumah-rumah penduduk di lokasi gempa. Setelah sekian bulan pascagempa bumi diakui yang terbangun hanya beberapa unit saja.

Iklan

Dalam hal ini, ujarnya, tidak bisa menyalahkan pemerintah. Uang yang akan digunakan untuk membangun sudah ditransfer pusat. Saat ini saja, tambahnya, tidak ada sepeser pun uang yang masih tersisa di rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim. Semua uang sudah ditransfer ke rekening warga korban gempa. Itu artinya, masyarakat harus segera membentuk kelompok masyarakat (pokmas). “Jadi apa sebenarnya masalahnya, kan uang sudah ada?” tanyanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Purnama Hadi mengakui masih banyaknya rumah korban gempa yang belum terbangun. Jumlah yang sudah ditempati memang hanya 10 unit. Sedangkan pembangunan yang sedang dalam proses sebanyak 1.479 unit.

Meski demikian, ujarnya, fakta di lapangan sebenarnya sudah banyak yang jadi. Terakhir di Sembalun dan Sambelia terlihat sudah jadi. Hanya saja belum berani diklaim oleh warga bahwa rumah tersebut sudah rampung. Hal ini dikarenakan pembayaran tahap kedua Rp 25 juta belum ditransfer ke rekening pokmas. ‘’Ketika melapor sudah selesai, khawatir tak terbayar sisa yang sudah cair,’’ ujarnya.

Dalam hal ini, ujarnya, klaim pembayaran berdasarkan verifikasi dari fasilitator dan pihak terkait lainnya. Fakta ini diakui masih banyak warga yang swadaya dan bekerja secara kelompok. ‘’Dipastikan tidak ada tidak terbayar. Sepanjang sudah masuk dalam SK Bupati, maka wajib dapat,’’ tegasnya. (rus)