Pembangunan Dam Mujur, Pemkab Loteng Dinilai Tak Serius

Ilustrasi Dam Mujur

Praya (Suara NTB) – Pemkab Lombok Tengah (Loteng) diminta segera menentukan sikap terkait rencana pembangunan Dam Mujur, apakah serius mau memperjuangkan pembangunan Dam Mujur atau tidak. Adanya sikap ini menjadikan sikap pemerintah di mata masyarakat jelas.

“Selama ini kita hanya mendengar pemerintah daerah serius untuk memperjuangkan pembangunan Dam Mujur. Tapi bentuk keseriusan tersebut sampai sekarang belum ada terlihat,” kritik Wakil Ketua DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, S.IP., saat menyampaikan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Loteng, pada Musrenbang Perubahan RPJMD Loteng periode 2016-2021, di Praya, Senin,  26 November 2018.

Iklan

Menurutnya, pemerintah daerah akan membentuk tim percepatan pembangunan Dam Mujur. Bahkan sudah disiapkan anggaran khusus untuk operasioanl awal tim percepatan tersebut. Namun sampai sekarang, kinerja tim percepatan belum terlihat. ‘’Atau bahkan mungkin belum dibentuk,’’ sindirnya.

Sementara DPRD Loteng, ujarnya, tidak perlu diragukan. Semua sangat mendukung, karena dampak positif dari pembangunan Dam Mujur sangat besar, bukan hanya bagi sektor pertanian semata. Tetapi juga bagi sektor-sektor lainya. Untuk itu, berapa pun investasi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Dam Mujur bukan jadi soal, karena dampaknya akan kembali kepada masyarakat dan pemerintah di daerah ini.

“Katakan kita harus mengeluarkan anggaran hingga Rp150 miliar untuk mendukung pembangunan Dam Mujur, bukan jadi soal. Karena dampak positifnya akan sangat luas yang bisa mengerakkan berbagai sektor di daerah ini. Yang tentu pada akhirnya bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat. Utamanya para petani di daerah ini,” terang Ketua DPC Partai Demokrat Loteng ini.

Tinggal sekarang political will dari pemerintah daerah, apakah mau atau tidak. Kalau mau dan serius menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan pembangunan Dam Mujur.

Bagaimanapun keras dorongan yang dilakukan kalangan DPRD Loteng, tapi kalau pemerintah daerah tidak mau serius, maka pembangunan Dam Mujur tidak akan bisa tercapai, karena fungsi eksekusi dari semua kebijakan dan program ada di tangan pemerintah daerah. (kir)