Pembalakan Liar Harus Menjadi Musuh Bersama

Mataram (suarantb.com) – Maraknya pembalakan liar yang terjadi di Provinsi NTB membuat para legislator di gedung Udayana gerah. Mereka meminta kepada semua pihak untuk serius menganggap pembalakan liar sebagai gejala yang sangat menghawatirkan dan berdampak panjang terhadap keberlanjutan kualitas alam dan kehidupan.

Kondisi hutan yang sebagian besar dalam kondisi hancur oleh ulah para penebang liar sudah seharusnya dihentikan, jika tidak persoalan tersebut bisa terus menerus terjadi. Kesadaran masyarakat NTB akan pentingnya menjaga kelestarian alam terutama hutan harus menjadi bagian dalam tindakan sehari-hari. Jika tidak, bukan tidak mungkin hutan NTB nantinya tinggal cerita.

Iklan

Hal tersebut dikatakan anggota Komisi II DPRD NTB, Raihan Anwar, SE,. M.Si. Menurut Raihan semua oknum yang membiarkan pembalakan liar harus mendapat tindakan tegas dari pemerintah. Selain itu, kesadaran untuk menjaga dan melestarikan hutan mutlak dilakukan agar hutan yang saat ini ada bisa diwariskan bagi generasi selanjutnya.

“Memperbanyak pos penjagaan, yang kedua memohon dengan sebenar-benarnya kepada semua pihak, mulai dari cukong yang menjoki pembalakan liar. Kemudian perusahaan yang memberikan izin kerjasama untuk melakukan penebangan, supaya betul-betul menaati aturan,” ujarnya, Senin, 26 September 2016.

Kemudian, katanya, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) harus bekerja keras. Jumlah polisi kehutanan (Polhut) juga mesti harus ditambah. “Lalu kepolisian dengan kesadaran yang tinggi untuk menyelamatkan bumi dan menyelamatkan hutan,” katanya.

Kesadaran menjaga hutan harus tertanam di masyarakat, para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab menjaga hutan pun harus terus menerus melakukan upaya pencegahan. Menurut Raihan, sejauh ini para pemegang kepentingan yang bertanggung jawab untuk menjaga hutan tersebut terkesan tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya.

“Pemerintah jangan musiman dalam menindak tegas para pelaku pembalakan liar ini. Karena ini sudah sangat berbahaya, jangan tunggu dikritik baru bergerak. Bayangkan di hutan Tambora saja, kurang lebih 70 ribu hektar hutan, yang tersisa kurang lebih 50 ribu hektar saja, 20 ribu hektarnya hancur,” ungkapnya.

Menurut Politisi Nasdem ini, jika pemangku kepentingan dapat menjalankan tugasnya secara konsisten bukan tidak mungkin akan berdampak pada kembalinya kondisi hutan seperti semula. (ast)