Pembahasan Riparda Tak Kunjung Selesai

Pantai Surga salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di wilayah Lotim bagian selatan. Belum adanya Riparda membuat kawasan ini masih minim sentuhan, bahkan terkesan mau ditinggalkan.(Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Pembahasan Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) Lotim tidak kunjung selesai. Target awal, tahun 2020 ini sudah rampung. Akan tetapi sampai saat ini, regulasi utama daerah sebagai acuan dasar pembangunan pariwisata itu masih dalam proses.

Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy saat dikonfirmasi mengemukakan eksekutif sedang melakukan revisi. Beberapa kecamatan yang memiliki unggulan wisata dimasukkan. Termasuk destinasi-destinasi unggulan Lotim yang potensial dikembangkan dimasukkan dalam Riparda.

Pembahasan Riparda ini katanya tidak bisa lepas juga dari pembahasan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Dalam pembahasannya, kata Bupati tidak bisa sendiri. Dibutuhkan juga penyesuaian terlebih dahulu dengan aturan yang lebih tinggi. Baik aturan di pusat maupun pemerintah provinsi.

Begitupun dalam agenda pembahasannya kedepan, kata Bupati tidak bisa juga pemerintah di tingkat daerah ini berjalan sendiri. Diperlukan keterlibatan semua pihak terkait. Termasuk dari tingkat desa. “Dari arus bawah itu juga penting, Dan mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang berkembang kedepan,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H Mugni sebelumnya mengemukakan, dihadirkannya Riparda agar arah pembangunan kepariwisataan di Lotim lebih jelas.

Dalam proses pembahasan Perda Riparda, Lotim libatkan Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Konsep dasarnya, dalam Riparda ini ingin memetakan arah pembangunan pariwisata dalam kurun waktu 25 tahun ke depan. “Riparda ini menjadi role of the game pariwisata,” ucap Mugni.

Pembangunan pariwisata ini dikatakan bukanlah wewenang pariwisata saja. Pariwisata ini pembangunan multi pihak. Dinas pariwisata sekadar membuat jalan regulasinya. Karena bersifat multi pihak, maka seluruh instansi harus bergerak bersama dan bersinergi.

Pembangunan infrastruktur jalan menuju destinasi wisata, menjadi tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pemasangan  lampu jalan menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Pembangunan sarana di pasar-pasar urusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Begitu juga pembangunan lainnya menjadi kewenangan masing-masing OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Menurut Mugni, kalau kerja multi pihak ini tidak difahami, maka tidak akan jalan pembangunan pariwisata Lotim. Lahirnya Perda nantinya akan menjadi regulasi untuk semua. Berlaku bagi seluruh instansi dan masyarakat pelaku wisata di Kabupaten Lotim. (rus)