Pembahasan “Kilat”, APBD Dompu 2018 Defisit Rp 41,7 Miliar

Dompu (Suara NTB) – APBD Kabupaten Dompu tahun 2018 akhirnya disahkan DPRD dalam rapat paripurna, Jumat, 22 Desember malam. Pembahasan nota keuangan RAPBD ini cukup singkat, karena kebijakan umum anggaran (KUA) plafon prioritas anggaran sementara (PPAS) APBD 2018 diparipurnakan 3 hari sebelumnya. Tingginya belanja daerah, APBD 2018 mengalami defisit hingga Rp 41,716 M.

Rapat paripurna Dewan pengesahan APBD Dompu tahun 2018, Jumat, 22 Desember 2017 malam dipimpin langsung Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos dan didampingi wakil Ketua DPRD Dompu, M Amin, S.Pd. Rapat yang diawali laporan Banggar Dewan atas nota keuangan yang diajukan eksekutif, Selasa, 19 Desember  malam langsung diambil keputusan Dewan melalui pandangan akhir fraksi – fraksi Dewan. Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH dan Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si mewakili eksekutif dalam paripurna pengesahan APBD Dompu tahun 2018.

Iklan

Dalam laporan Banggar yang dibacakan H. Didi Wahyuddin, SH mengungkapkan, pembahasan RAPBD telah melalui mekanisme tahapan, pembahasan dan kajian di tingkat Banggar Dewan dengan alokasi waktu yang cukup dan berbagai pertimbangan yang mendasar pada PP 58 tahun 2005 dan Permendagri No 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No 23 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Permendagri No 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2018.

Adapun pendapatan daerah untuk APBD 2018 ditetapkan Rp 1,075 triliun. Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 89,019 M, dana perimbangan sebesar Rp 842,794 M. Ini terdiri dari dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 572,061 M, dana alokasi khusus (DAK) ditargetkan Rp 147,372 M, DAK non fisik sebesar Rp 81,89 M, dana dana bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar Rp 42,271 M. Lain – lain pendapatan daerah yang syah sebesar Rp 143,680 M, terdiri dari dana bagi hasil pajak Provinsi sebesar Rp 37,359 M, dana hibah Rp 4,968 M, dana Desa (DD) sebesar Rp 63,127 M, dana BOS SD dan SMP sebesar Rp 38,224 M.

Sedangkan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 1,117 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 593,273 M, dan belanja langsung sebesar Rp 523,273 M. Besarnya belanja daerah sehingga mengalami devisit Rp 41,716 M. Devisit ini dapat ditutupi dari sisa pengeluaran pembiayaan sebesar nilai devisit. Karena penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (Silpa) sebesar Rp 44,716 M dan dikurangi untuk penyertaan modal (investasi) daerah ke PDAM dan BPR LKP sebesar Rp 3 M.

Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH dalam jawaban pemerintah atas laporan Banggar Dewan menyampaikan ada perubahan kebijakan dalam sisi belanja. Dimana belanja tidak langsung pada penyampaian nota keuangan sebesar Rp 588,248 M setelah pembahasan mengalami kenaikan menjadi Rp 593,273 M. Perubahan ini akibat adanya penambahan pada belanja hibah menjadi Rp 15,025 M. Perubahan ini akibat adanya Permendikbud No 4 tahun 2017 tentang  petunjuk tekhnis penggunaan DAK non fisik BOP PAUD yang dialihkan pada belanja hibah pada BPKAD.

Belanja langsung juga mengalami kenaikan Rp 9,741 M akibat adanya perubahan komposisi belanja. Dimana ada penamabahan program kegiatan yang tidak bisa diselesaikan hingga akhir tahun 2017 dan diluncurkan kembali tahun 2018 dalam bentuk DIPA lanjutan SKPD. (ula)