Pembahasan APBD Perubahan Tunggu Kepastian Pinjaman Rp750 Miliar

H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengatakan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) akan memberikan jawaban atas usulan pinjaman daerah sebesar Rp750 miliar pada awal Agustus mendatang. Kepastian pemberian pinjaman tersebut sangat menentukan untuk pembahasan APBD Perubahan 2021 dan APBD murni 2022.

“Saya dilaporkan oleh Asisten II, mudah-mudahan dalam minggu awal Agustus, ada jawaban lebih pasti tentang progres proses peminjaman tersebut,” kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., dikonfirmasi Rabu, 28 Juli 2021.

Iklan

Sekda NTB ini mengatakan telah menggelar rapat bersama Asisten I, Asisten II dan Asisten III untuk memonitor dan mengawal pinjaman daerah tersebut. Menurutnya, kepastian pemberian pinjaman cukup penting bagi Pemprov NTB untuk menyusun langkah-langkah penyusunan anggaran berikutnya. Yaitu, untuk pembahasan APBD Perubahan 2021 dan APBD Murni 2022.

“Sebelum ada kepastian, belum dibahas APBD Perubahan dan APBD murni 2022. Setelah ada kepastian, sekalian dibahas,” terangnya.

Sebelumnya, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, M.M., M.Sc., M.TP., mengatakan Pemprov mengajukan usulan pinjaman daerah melalui dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp750 miliar. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai program strategis proyek percepatan jalan tahun jamak dan pengembangan RSUD NTB.

Ia menjelaskan alasan Pemprov NTB mengajukan pinjaman daerah lewat dana PEN. Karena pandemi Covid-19 tidak hanya berimbas pada aspek kesehatan, tetapi juga aspek ekonomi dan sosial.

Serta turut mempengaruhi kondisi keuangan daerah Pemprov NTB. Pada tahun 2020 dilaksanakan realokasi dan refocusing APBD untuk penanganan Covid-19 yang meliputi penanganan kesehatan, pemberian jaring pengaman sosial (JPS) Gemilang, dan stimulus ekonomi dengan total Rp928 miliar.

Selanjutnya, pada 2021, merujuk pada PMK 17/2021, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan realokasi dan refocusing belanja APBD dalam rangka menyediakan dukungan untuk belanja kesehatan, yaitu kebutuhan vaksinasi penanganan Covid-19 sebesar 8 persen dari DAU atau DBH senilai Rp118,054 miliar.

Di samping itu, telah dilakukan pemotongan terhadap DAK sebesar Rp48,825 miliar.  Sehingga total realokasi dan refocusing APBD untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp166,825 miliar.

Selain adanya realokasi dan refocusing, serta pemotongan dana transfer pusat (DAU atau DBH), Pemprov NTB juga mengalami penurunan penerimaan yang bersumber dari PAD. Baik dari retribusi maupun pajak mengingat kondisi perekonomian yang sedang menurun saat ini.

Dengan kondisi seperti itu, maka diperlukan langkah taktis guna memulihkan kondisi APBD NTB untuk menuntaskan pelaksanaan program strategis dan unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Langkah alternatif yang diambil Pemprov NTB yaitu dengan memanfaatkan fasilitas yang telah disiapkan oleh Pemerintah melalui Program Pinjaman PEN Daerah.

Selain itu, kata Ridwan, ada beberapa alasan mendasar sehingga Pemprov NTB mengajukan pinjaman PEN daerah. Antara lain, NTB merupakan area terdampak Covid-19 yang menyebabkan kegiatan perekonomian masyarakat tertekan.

Sebelumnya, pada tahun 2018 Provinsi NTB terkena bencana gempa dahsyat dimana menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang cukup parah sehingga dinyatakan sebagai bencana nasional. Adanya rasionalisasi pendapatan, realokasi dan refocusing anggaran akibat bencana tersebut mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan khususnya infrastruktur dan pelaksanaan program kegiatan strategis/prioritas di provinsi NTB.

Pinjaman PEN daerah bertujuan untuk menanggulangi permasalahan keterbatasan kemampuan keuangan daerah akibat pandemi Covid-19 terhadap program pembangunan infrastruktur di Provinsi NTB tahun 2021. Terutama, infrastruktur yang berdampak kepada perbaikan kondisi ekonomi dan sosial di Provinsi NTB.

Jumlah pinjaman dana PEN yang diajukan sebesar Rp750 miliar. Untuk mendukung pembangunan intrastruktur strategis Provinsi NTB. Yaitu, penyelesaian program pembangunan jalan tahun jamak sebesar Rp250 miliar. Adapun sisanya akan dipenuhi dari APBD.

Kemudian, pinjaman tersebut juga akan digunakan untuk pengembangan RSUD NTB. Rencananya akan dipergunakan untuk pembangunan lanjutan Gedung Trauma Center dan Pembangunan Gedung IGD Terpadu guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sekaligus merupakan komitmen Pemprov NTB untuk menyukseskan pelaksanaan event MotoGP dan pengembangan KEK Mandalika. Total usulan yang dibutuhkan untuk pengembangan RSUD NTB sebesar Rp500 miliar. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional