Pembahasan APBD-P Molor, Dewan Salahkan Aturan Baru

Mataram (suarantb.com) – Menjelang berakhirnya  bulan Agustus,  pembahasan APBD-P 2016 belum juga bisa dipastikan.  Peraturan baru, dan banyaknya hal yang harus disiapkan secara matang dalam pembahasan KUA PPAS Perubahan dinilai sebagai factor penyebab. Hal tersebut terjadi  di luar isu pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD NTB,  H. Abdul Hadi, SE, MM mengatakan molornya pembahasan APBD-P 2016 selain karena isu pemangkasan anggaran oleh pusat juga disebabkan masih banyaknya hal-hal yang harus disiapkan secara tepat pada pembahasan KUA PPAS Perubahan.

Iklan

“Bagaimana mau cepat. Kan sudah saya bilang, butuh ketelitian, perbaikan.  Sehingga tidak terlalu banyak perubahan pada saat pembahasan APBD-P,” ujarnya, Selasa, 23 Agustus 2016.

Menurut Hadi, ada beberapa hal yang membedakan penetapan KUA PPAS tahun lalu dengan sekarang. Sehingga penyesuaiannya  memerlukan waktu. Hal itulah  yang menjadi salah satu penyebab  penandatangan KUA PPAS Perubahan belum bisa diputuskan sampai sekarang.

“Dan sekarang polanya dengan aturan yang baru itu. Pembahasan di KUA PPAS ini adalah, hampir kita bahasakan 70 persen  sudah harus selesai. Kalau pembahasan di APBD-P nya nanti tinggal penyesuaian-penyesuaian saja,” ungkapnya.

Politisi PKS ini  menambahkan sebelumnya,  pembahasan memakan waktu lama saat pembahasan APBD-P. Sementara  dengan aturan yang baru, mengharuskan 70  persen harus selesai dipembahasan KUA PPAS Perubahan. “Kalau dulu kita membahas APBD-P yang panjang, KUA PPAS nya pendek. Sekarang kita harus balik, semua pembahasan sudah harus selesai di KUA PPAS,” katanya. (ast)

  NTB Terancam Krisis Air dan Pangan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here