Pemanfaatan DBHCHT Tahun 2022 Terus Digodok

Suasana FGD tentang pematangan pemanfaatan DBHCHT tahun 2022. (Ist Bappeda)

Mataram (Suara NTB) – Transfer Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2022 mulai dibahas lebih awal, yakni tahun 2021. Ini dimaksudkan untuk mematangkan dari semua aspek pemanfaatan dana transfer cukai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Salah satu cara penggodokan itu melalui Focus Group Discussion (FGD) baru baru ini. Mengangkat tema Optimalisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2022.

Iklan

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si hadir menjadi narasumber.
Pada kesempatan itu, Iskandar menyampaikan kepada peserta agar memahami Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

“Ini sebagai dasar penggunaan DBHCHT yang diamanatkan,” ujar Iskandar.
Alokasi ini untuk mendanai program kegiatan pada bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen, bidang penegakan hukum 25 persen dan bidang kesehatan sebesar 25 persen.

DBHCHT NTB Naik

Tahun 2021 NTB peroleh transfer DBHCHT sebesar Rp 318 miliar , sementara Tahun 2022 transfer cukai meningkat menjadi Rp 329 miliar lebih. Data tersebut didistribusikan ke Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten dan kota sesuai porporsi.

Provinsi NTB mendapat transfer Rp 98,780,735,000, Kabupaten Bima Rp 11,658,725,000, Kabupaten Dompu Rp 6,092,381,000, Kemudian Lombok Barat Rp 17,278,184,000, Lombok Tengah Rp 57,757,461,000, Lombok Timur Rp 62,802,612,000.

Selanjutnya Kabupaten Sumbawa, Rp 11,781,632,000, Kota Mataram Rp 50,678,326,000, Kota Bima Rp 3,513,383,000, Sumbawa Barat Rp 3,308,890,000, Kabupaten Lombok Utara Rp 5,616,788,000. Sehingga total keseluruhan transfer 2022 sebesar Rp 329,269,117,000.

Iskandar Zulkarnain menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada petani yang memproduksi tembakau.

Tiga daerah penerima transfer terbesar adalah Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur, sebab sebagai daerah penghasil cukai dan penghasil tembakau.

Iskandar berharap semua daerah menjadi penghasil cukai sekaligus penghasil tembakau, karena ini akan sangat mempengaruhi semakin besarnya dana transfer yang diterima dari pusat.

Tentang Ancaman Pidana

Pengedar ataupun penjual rokok illegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana.

Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Ancaman pidana ini diatur dalam pasal 54 dan pasal 56 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.

Siapapun, baik perorangan maupun usaha agar mengurungkan niat jika ingin berbisnis rokok tanpa cukai. Sementara yang sudah terlanjur berbisnis illegal ini agar segera dihentikan sebelum ditemukan petugas. (tim)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional